- Gubernur Papua menetapkan Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, sebagai pusat perikanan berbasis masyarakat pada pertemuan hari Rabu, 29 April.
- Pemerintah membangun infrastruktur dan fasilitas pendukung perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga tanpa mengambil alih tanah adat.
- Program ini mencakup pembangunan dermaga, penyediaan kapal tangkap, serta pabrik pengalengan guna mengoptimalkan potensi kelautan bagi nelayan lokal.
Suara.com - Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mendorong Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, menjadi pusat perikanan berbasis masyarakat.
Langkah ini disampaikan langsung saat tatap muka dengan ondoafi dan warga di Kampung Waiya, Rabu (29/4).
Dalam pertemuan tersebut, Fakhiri menegaskan pemerintah tidak akan mengambil alih hak tanah milik masyarakat adat.
Ia menyebut pembangunan hanya bertujuan membuka akses ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan warga.
“Pemerintah tidak memiliki hak untuk tanah itu, kami cuma buka. Tetap tanah itu menjadi hak milik masyarakat,” ujar Fakhiri.
Ia mengapresiasi sikap terbuka ondoafi dan masyarakat Depapre yang mendukung pembangunan tanpa mengabaikan nilai adat dan sejarah.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program.
Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Depapre sebagai distrik berbasis perikanan.
Sejumlah program disiapkan, mulai dari pembangunan dermaga kampung, jembatan menuju laut, hingga kawasan kampung nelayan.
Baca Juga: Rel KRL dan Kereta Jarak Jauh di Bekasi Harus Dipisah
“Depapre akan menjadi pusat perikanan Provinsi Papua. Kami juga siapkan pabrik pengalengan ikan,” katanya.
Selain infrastruktur, pemerintah akan memberikan bantuan kapal tangkap dan pendampingan teknis bagi nelayan.
Fakhiri menekankan bahwa potensi laut Papua harus dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Tidak perlu semua jadi pegawai negeri. Laut kita luas, cari ikan, pemerintah akan bantu beli hasil tangkapan,” ujarnya.
Fakhiri juga menegaskan prinsip pemerintah yang tidak membeli tanah dalam proyek pembangunan.
Ia menilai langkah tersebut penting agar hak masyarakat tetap terjaga dalam jangka panjang.
“Kalau saya beli, nanti kalian tidak punya hak lagi. Kami hanya masuk dengan program, manfaatnya kembali ke masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah berharap pengembangan Depapre dapat menjadi sentra ekonomi kelautan yang berkelanjutan.
Fakhiri memastikan akan terus turun langsung ke lapangan untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Berita Terkait
-
Rel KRL dan Kereta Jarak Jauh di Bekasi Harus Dipisah
-
MTI Desak Reformasi Total Keselamatan Kereta Usai Tragedi Bekasi Timur
-
Tabrakan Maut Bekasi Timur Disorot MTI: Efek Domino hingga Dugaan Kelalaian Masinis
-
Reformasi Polri Mandek, Koalisi Sipil Desak Prabowo Segera Bertindak
-
Penghargaan Pemda Strategi Tingkatkan Kinerja dan Kepercayaan Publik
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
Terkini
-
Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
-
Tak Cukup Dipenjara, Migrant Watch Desak Mafia TPPO Dimiskinkan Lewat Jerat TPPU
-
Survei LPI: Jokowi Jadi Magnet Dongkrak Citra Positif PSI
-
Audiensi Buntu, BEM DIY Sebut DPR Tak Lagi Representasi Rakyat
-
Dukung MBG, Relawan di DIY Ajak Masyarakat Kawal Program: Harus Transparan dan Antikorupsi
-
ART Disiksa di Johor, Majikan Nakal Malaysia Terlalu Dimanjakan
-
Sandiwara Berdarah di Menteng, Komisaris Wanita Rekayasa Perampokan Demi Habisi Dirut
-
Cerita Rampok 500 Gram Emas Rekayasa! Rekan Bisnis di Menteng Siksa dan Tusuk Korban karena Dendam
-
Kantor Imigrasi Denpasar Digeledah KPK, Buntut Skandal Eks Wamen Silmy Karim
-
Ribuan Jemaah Serbu Monas untuk Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi