Suara.com - Krisis energi global pada 2026 akibat ketegangan di Selat Hormuz tidak hanya memukul anggaran negara, tetapi juga memberi tekanan besar pada kelas menengah di Indonesia.
Data BPS menunjukkan bahwa proporsi kelas menengah turun menjadi 16,6 persen dari total populasi pada 2025. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kelompok menengah kini menjadi semakin rentan, terutama ketika terjadi guncangan ekonomi seperti kenaikan harga energi.
Dalam forum Meningkatkan Ketahanan Energi di Tengah Bara Timur Tengah pada (28/4/2026),ekonom dan peneliti LPEM FEB UI, Teuku Riefky, mengatakan bahwa kelompok kelas menengah lah yang paling terdampak saat harga energi meningkat.
Lantas, apa yang membuat kelas menengah begitu rentan?
Fenomena “One Accident Away From Being Poor”
Salah satu faktor utamanya adalah tipisnya jaring pengaman sosial. Berbeda dengan negara maju yang memiliki tunjangan pengangguran (unemployment benefit) dengan bantuan tunai dan pembatuan pencarian lapangan kerja yang cocok, kelas menengah Indonesia tidak memiliki perlindungan serupa.
Akibatnya, ketika terkena mengalami PHK, mereka cenderung kesulitan untuk segera kembali ke pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Banyak yang akhirnya beralih ke sektor informal, seperti ojek online atau pekerjaan serabutan lainnya.
“Kelas menengah itu anekdotnya one accident away from the poor,” ucap Teuku.
Artinya, satu guncangan saja, seperti kehilangan pekerjaan atau krisis kesehatan serta energi, dapat langsung meruntuhkan status ekonomi mereka. Kerentanan ini semakin besar karena banyak dari mereka juga termasuk sandwich generation, yang harus menanggung kebutuhan dirinya sendiri, keluarganya dan orang tua di saat bersamaan.
Baca Juga: Tak Peduli Tekanan AS, Iran Siapkan Aturan Baru di Selat Hormuz
“Jadi banyak masyarakat itu yang orang tuanya sudah pensiun, dianya mungkin baru lulus kuliah. Nah, dia harus menanggung orang tuanya,” tegas Teuku.
Beban Energi yang Tak Proporsional
Kerentanan tersebut membuat kelas menengah menjadi kelompok yang paling tertekan jika harga energi naik.
“Dari total konsumsi kelas menengah itu 8,8 persennya habis untuk spending energi. Untuk beli bahan bakar, beli listrik, beli kemudian LED dan sebagainya," ujar Teuku saat memaparkan materi.
Akibatnya, di tengah pendapatan yang terbatas dan tanggungan yang besar, mereka tetap harus menanggung kenaikan biaya energi secara penuh.
Perlunya Intervensi Kebijakan
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
-
Sempat Hilang Kontak, Ain Karyawan Kompas TV Meninggal dalam Kecelakaan KRL di Bekasi
-
4 Pemain Anyar di Skuad Timnas Indonesia untuk TC Piala AFF 2026, 2 Statusnya Debutan!
Terkini
-
Andi Gani Tegaskan Perayaan May Day di Monas 'Nol Dana Negara' Meski akan Dihadiri Prabowo
-
Pola Kekerasan Sejak Lama, LPSK Sebut Masih Ada Potensi Lonjakan Korban Daycare Little Aresha
-
Transportasi Publik Belum Jadi Layanan Dasar, ITDP Dorong Penguatan Kebijakan Nasional
-
Dunia Harus Tahu! 8 Juta Warga Sudan Terancam Kelaparan, 700 Ribu Anak di Ambang Maut
-
Stasiun Bekasi Timur Dibuka Lagi, KAI Pastikan Asepek Keselematan Sudah Terpenuhi
-
Dikritik Perang Lawan Iran, Donald Trump Murka ke Kanselir Jerman: Dia Gak Tahu Apa-apa
-
Ketergantungan Energi Fosil Bebani APBN, Transisi Energi Bisa Jadi Solusi?
-
Raja Charles Sindir Trump di Gedung Putih, Candaan soal Bahasa Prancis Bikin Ruangan Pecah
-
Bakal Hadiri May Day 2026 di Monas, Prabowo Subianto Siapkan 'Kejutan' untuk Buruh
-
Lasarus PDIP: Pintu Kereta Api Jadi Akar Masalah, Harus Diurus Pemerintah Pusat