Tak Peduli Tekanan AS, Iran Siapkan Aturan Baru di Selat Hormuz

Suara.com - Pemerintah Iran menyatakan akan mengambil peran lebih besar dalam pengaturan pelayaran di Selat Hormuz setelah konflik bersenjata dengan Amerika Serikat berakhir.

Langkah tersebut mencakup penerapan aturan transit bagi kapal komersial internasional guna memastikan keamanan wilayah perairan Iran.

Pernyataan ini menandai upaya Teheran memperkuat posisi strategisnya di jalur energi global sekaligus merespons dinamika keamanan kawasan pascakonflik.

Wakil Menteri Pertahanan Iran, Reza Talaei-Nik, menyampaikan kebijakan tersebut dalam pertemuan menteri pertahanan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Bishkek, Kirgistan.

Ia menegaskan bahwa pelayaran di Selat Hormuz akan mengikuti ketentuan hukum nasional Iran setelah konflik berakhir.

“Pelayaran melalui Selat Hormuz setelah berakhirnya perang akan dilakukan sesuai aturan Iran,” ujar Talaei-Nik dikutip dari Antara pada Selasa (28/4/2026).

Iran Siapkan Aturan Navigasi dan Kerja Sama dengan Oman

Talaei-Nik menjelaskan bahwa aturan transit yang tengah disusun akan berlaku bagi seluruh kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz.

Kapal-kapal tersebut diwajibkan mengikuti protokol navigasi dan keamanan yang dirancang untuk menjaga stabilitas kawasan serta mencegah potensi gangguan keamanan.

Baca Juga: FIFA Patok Biaya Parkir di Piala Dunia 2026: Satu Mobil Rp4 Juta di Miami

Selain itu, Iran berencana menyusun skema pengelolaan navigasi secara terpadu bersama pemerintah Oman.

Kerja sama ini dinilai penting mengingat Oman menguasai sisi selatan Selat Hormuz, sehingga koordinasi kedua negara berpotensi meningkatkan pengawasan terhadap jalur distribusi energi internasional.

Rencana Penerapan Pungutan Transit Kapal

Pemerintah Iran juga mempertimbangkan penerapan pungutan atau biaya transit bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Sejumlah anggota parlemen Iran dilaporkan telah mengajukan inisiatif legislasi untuk memberikan dasar hukum bagi kebijakan tersebut.

Bank Sentral Iran disebut telah menyiapkan infrastruktur keuangan, termasuk pembukaan beberapa rekening dalam mata uang internasional, guna menampung potensi pendapatan dari sektor maritim.