Wajib Tahu! 8 Hak Pekerja Perempuan yang Dijamin UU tapi Sering Diabaikan Perusahaan

Suara.com - Perempuan kini memiliki peran besar dalam dunia kerja, dari sektor formal hingga profesional. Namun, masih banyak yang belum sepenuhnya memahami bahwa ada sejumlah hak khusus pekerja perempuan yang dijamin oleh undang-undang di Indonesia.

Padahal, hak-hak ini bukan sekadar kebijakan perusahaan, melainkan perlindungan hukum resmi yang wajib dipatuhi oleh pemberi kerja. Dengan memahami hak tersebut, Anda bisa bekerja dengan lebih aman, nyaman, dan terhindar dari praktik yang merugikan.

Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai hak-hak pekerja perempuan sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia.

Dasar Hukum Hak Pekerja Perempuan

Hak pekerja perempuan di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi utama, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja
• Peraturan turunan serta regulasi pendukung lainnya

Menariknya, meskipun ada perubahan regulasi, beberapa hak penting pekerja perempuan tetap berlaku dan tidak dihapus, seperti cuti haid dan cuti melahirkan.

Hak-Hak Pekerja Perempuan yang Dijamin UU

Berikut adalah hak-hak utama yang wajib Anda ketahui:

1. Hak Cuti Haid

Hak ini sering terlewat, padahal sangat penting. Dalam Pasal 81 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa:

• Pekerja perempuan yang mengalami nyeri saat haid
• Berhak tidak bekerja pada hari pertama dan kedua

Dengan catatan, pekerja perlu memberitahukan kepada perusahaan. Bahkan, upah tetap harus dibayarkan selama menjalankan hak ini. Namun eprlu dipahami, bahwa UU memang mengarah ke tetap dibayar, hanya saja implementasi bisa tergantung pada perjanjian kerja dan peraturan perusahaan.

Baca Juga: Jelang Hari Buruh, Ketimpangan Upah dan Rentannya Pekerja Informal Disorot

2. Hak Cuti Melahirkan

Pekerja perempuan berhak mendapatkan:

• 1,5 bulan sebelum melahirkan
• 1,5 bulan setelah melahirkan

Hak ini diatur dalam Pasal 82 UU Ketenagakerjaan dan bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi. Selain itu, selama cuti:

• Pekerja tetap berhak menerima upah penuh
• Tidak boleh di-PHK karena hamil atau melahirkan

3. Hak Cuti Keguguran

Jika pekerja mengalami keguguran, maka berhak:

• Istirahat selama ±1,5 bulan
• Atau sesuai keterangan dokter

Hak ini juga diatur dalam Pasal 82 dan menjadi bentuk perlindungan terhadap kondisi fisik dan psikologis perempuan.