News / Nasional
Jum'at, 01 Mei 2026 | 15:49 WIB
Foto sebagai ILUSTRASI: Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2026). (Suara.com/Adiyoga)
Baca 10 detik
  • Muktamar ke-35 NU pada Agustus 2026 mendatang memunculkan enam poros kekuatan utama yang bersaing memperebutkan posisi strategis.
  • Kontestasi diwarnai pola pencalonan berpasangan antara Ketua Umum dan Rais Aam dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan organisasi.
  • Jaringan PKB dan Kementerian Agama diprediksi mendominasi perolehan suara, namun peta politik masih bersifat cair dan dinamis.

Suara.com - Dinamika internal organisasi Nahdlatul Ulama (NU) kian menghangat menjelang Muktamar ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.

Berbagai manuver politik organisasi mulai bermunculan, baik dalam bentuk pencalonan diri secara terbuka maupun pengusungan figur-figur strategis.

Warga NU sekaligus Kiai Kampung, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, memberikan analisis mendalam terkait peta kekuatan yang saat ini sedang berkembang di lapangan.

"Yang menarik, pola kontestasi kali ini semakin terang dibaca dalam format berpasangan, yakni antara calon Ketua Umum dan calon Rais Aam. Karena itu, tidak berlebihan jika kita menyebutnya sebagai paslon,” kata Gus Lilur dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).

Fenomena munculnya pasangan calon (paslon) ini menandai babak baru dalam kontestasi organisasi Islam terbesar di dunia tersebut.

Meskipun secara organisatoris Rais Aam dipilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), Gus Lilur menuturkan bahwa dalam praktik politik organisasi, komposisi AHWA sering kali dikondisikan, dipengaruhi, bahkan diatur melalui relasi dan kepentingan yang melibatkan calon Rais Aam dan calon Ketua Umum.

"Saya mencermati dari dekat percaturan para aktor utama dalam Muktamar ke-35 ini. Dari hasil pencermatan tersebut, dinamika di lapangan saat ini dapat dibaca sebagai berikut," ungkapnya.

Enam Poros Kekuatan Menuju Muktamar NU ke-35

Berdasarkan pengamatan Gus Lilur, setidaknya terdapat enam poros utama yang mulai mengkristal. Poros pertama adalah petahana Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf.

Baca Juga: Peta Kekuatan Jelang Muktamar NU, Muncul 5 Poros 'Paslon' Pimpinan, Siapa Terkuat?

"Pada posisi saat ini, ia sedang mencari pasangan untuk posisi Rais Aam yang dapat memperkuat basis dukungan sekaligus memperluas legitimasi," ujar Gus Lilur.

Strategi ini dianggap krusial bagi Gus Yahya untuk mempertahankan kepemimpinannya di periode kedua.

Poros kedua melibatkan Rais Aam petahana, KH Miftachul Akhyar, yang berada dalam konfigurasi bersama Sekretaris Jenderal petahana, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

"Pada tahap ini, keduanya tengah mencari figur yang akan diusung sebagai calon Ketua Umum," katanya.

Langkah ini menunjukkan adanya keinginan dari unsur pimpinan saat ini untuk tetap memegang kendali kebijakan organisasi.

Selanjutnya, poros ketiga muncul dari figur yang disokong oleh kekuatan penguasa, yakni Menteri Agama Nazaruddin Umar.

"Saat ini ia dalam proses mencari pasangan untuk posisi Rais Aam," imbuhnya.

Kehadiran Nazaruddin Umar dianggap membawa warna baru sekaligus representasi kekuatan teknokrat di lingkungan NU.

Poros keempat merupakan kekuatan besar yang disokong oleh jaringan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan IKA PMII.

Di dalam kelompok ini, kontestasi internal masih berlangsung dinamis di antara sejumlah nama seperti KH Abdussalam Shohib, KH Yusuf Chudhori, KH Imam Jazuli, dan KH Abdul Ghoffar Rozin.

"Namun satu hal yang relatif sudah mengerucut adalah pengusungan KH. Said Aqil Siradj sebagai calon Rais Aam," ucapnya.

Dua poros terakhir datang dari basis Jawa Timur. Poros kelima didorong oleh jejaring PWNU Jawa Timur yang memajukan KH Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin.

"Pada posisi saat ini, poros ini masih dalam tahap mencari pasangan untuk posisi Rais Aam," katanya.

Sementara poros keenam adalah KH Marzuki Mustamar yang juga berakar pada jejaring NU Jawa Timur.

"Berbeda dengan poros sebelumnya, konfigurasi ini sudah lebih jelas dengan memastikan dukungan kepada Said Aqil Siradj sebagai calon Rais Aam," jelasnya.

Dominasi Suara PKB-Kemenag

Jika dinamika aktor tersebut dilihat dari perspektif kekuatan suara, maka peta kontestasi menjadi semakin menarik untuk dibedah secara matematis. Gus Lilur memaparkan estimasi sebaran suara yang akan diperebutkan dalam Muktamar mendatang.

"Secara garis besar, jaringan PKB–IKA PMII diperkirakan memiliki sekitar 250 suara secara nasional," ujarnya.

Angka ini merupakan basis massa yang sangat signifikan mengingat kedekatan historis dan struktural antara PKB dan warga Nahdliyin.

Di sisi lain, jaringan yang beririsan dengan Kementerian Agama diperkirakan memiliki kekuatan sekitar 130 suara.

Khalilur R. Abdullah Sahlawiy yang dikenal sebagai Gus Lilur. [Dok Pribadi]

Sementara itu, jaringan petahana Ketua Umum diperkirakan menguasai sekitar 20 persen suara, atau sekitar 100 suara.

Rais Aam petahana bersama Sekjen petahana juga disebut memiliki basis sekitar 100 suara. Di luar peta tersebut, masih terdapat sekitar 70–80 suara yang dikategorikan sebagai suara mengambang (floating voters).

"Membaca peta ini, terlihat bahwa peluang kemenangan relatif lebih besar berada pada jaringan PKB–IKA PMII. Peluang tersebut akan semakin menguat apabila mampu membangun koalisi dengan jaringan Kementerian Agama," ungkapnya.

Jika kedua kekuatan besar ini berpadu, maka potensi suara yang dapat dihimpun bisa mencapai angka psikologis sekitar 400 suara, jumlah yang secara praktis sangat menentukan kemenangan.

Namun, Gus Lilur mencatat bahwa proses penyatuan ini tidaklah sederhana. Terdapat tarik-ulur kepentingan, di mana Menteri Agama memiliki ambisi untuk maju sebagai Ketua Umum namun belum memiliki pasangan Rais Aam.

Sementara jaringan PKB-PMII juga ingin mengusung calon Ketua Umum sendiri meski sudah solid pada posisi Rais Aam untuk Said Aqil Siradj.

"Di sinilah pertanyaan kompromi menjadi krusial. Apakah mungkin terjadi skenario di mana jaringan PKB–PMII melepas ambisi pada posisi Ketua Umum dan menyerahkan posisi tersebut kepada Nazaruddin Umar, untuk kemudian berpasangan dengan Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam?" katanya.

Menurutnya, jika konfigurasi Nazaruddin Umar-Said Aqil Siradj ini benar-benar terwujud dan mendapat restu dari tokoh kunci seperti Muhaimin Iskandar dan Nusron Wahid, maka Muktamar NU bisa dikatakan sudah “selesai sebelum dimulai”.

Skenario Tandingan dan Independensi Organisasi

Meski poros PKB-Kemenag terlihat sangat kuat, Gus Lilur mengingatkan bahwa dinamika Muktamar NU tidak pernah berjalan dalam satu jalur tunggal.

Selalu ada kemungkinan munculnya poros tandingan yang mampu mengubah keadaan di menit-menit terakhir. Kekuatan petahana tidak boleh diremehkan begitu saja.

Dalam skenario tertentu, Yahya Cholil Staquf diprediksi dapat membangun pasangan alternatif dengan figur karismatik seperti KH Asep Saifuddin Chalim atau bahkan KH Ma'ruf Amin sebagai Rais Aam.

Konfigurasi semacam ini dinilai berpotensi menjadi rival kuat bagi poros Nazaruddin–Said.

"Selain itu, tidak dapat diabaikan juga kemungkinan munculnya pasangan lain, seperti KH Zulfa Mustofa yang berpasangan dengan Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam," ujar dia.

Peluang pasangan alternatif dari Jawa Timur juga tetap terbuka, seperti duet KH Marzuki Mustamar dengan KH Ma'ruf Amin yang memiliki basis kultural luas.

"Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah: apakah para kandidat dalam jaringan PKB–IKA PMII seperti Gus Rozin, Salam, Jazuli, dan Yusuf bersedia melepas ambisi untuk posisi Ketua Umum demi membuka jalan bagi Nazaruddin Umar dalam kerangka koalisi yang lebih besar?" katanya.

"Ataukah Muhaimin Iskandar tetap akan mendorong konfigurasi sendiri tanpa kompromi?" sambungnya.

Di tengah hiruk-pikuk hitung-hitungan suara, Gus Lilur menekankan pentingnya menjaga marwah organisasi.

"Kita harus belajar dari Muktamar sebelumnya, bahwa ketika intervensi penguasa masuk, maka kepemimpinan NU hancur lebur," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Muktamar ke-35 harus menjadi momentum bagi NU untuk tetap berdiri sebagai organisasi yang mandiri dan tidak menjadi alat politik praktis bagi kepentingan kekuasaan jangka pendek.

"Semoga Muktamar ke-35 benar-benar menjadi ruang untuk mengembalikan NU sebagai organisasi yang berdaulat, bermartabat, dan bebas dari intervensi. Mari wujudkan NU yang berdikari dan bebas intervensi. Sebab hanya dengan begitu, NU bisa berdiri kokoh sebagai kekuatan moral bangsa," pungkasnya.

Dengan peta yang masih sangat cair, arah masa depan NU kini bergantung pada keputusan-keputusan strategis yang akan diambil oleh para pemegang suara di forum tertinggi organisasi tersebut.

Load More