- Militer Israel menahan sembilan WNI dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 menuju Gaza di perairan Siprus.
- Pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomatik dan hukum melalui pihak ketiga karena tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
- Kemlu RI mendesak pembebasan seluruh aktivis dan berkoordinasi dengan perwakilan diplomatik guna memastikan keselamatan para WNI tersebut.
Suara.com - Pemerintah terus berupaya membebaskan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 menuju Gaza, Palestina.
Namun, upaya itu dilakukan lewat jalur diplomatik dan hukum melalui pihak ketiga lantaran Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Hal itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra.
"Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel dan kita tidak dapat melakukan perundingan langsung dengan pihak Israel," ungkap Yusril di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dikutip dari ANTARA, Selasa (19/5/2026).
Karena itu, pemerintah menurut Yusril memilih menggunakan jalur diplomatik dan hukum melalui negara maupun pihak ketiga untuk melindungi warga negara Indonesia yang ikut dalam misi kemanusiaan menuju Gaza.
"Kita tentu akan mengambil upaya-upaya diplomatik dan upaya-upaya hukum melalui pemerintah dan pihak ketiga untuk melindungi warga negara kita yang diculik oleh negara Israel," katanya.
Sebagaimana diketahui, kasus ini menjadi sorotan internasional setelah militer Israel mencegat armada kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 yang membawa bantuan untuk warga Gaza.
Selain relawan kemanusiaan, dalam rombongan itu juga terdapat sejumlah jurnalis internasional yang bertugas meliput kondisi krisis kemanusiaan di Palestina.
Kecaman Keras Kemlu RI
Baca Juga: 9 WNI Ditahan Israel dalam Misi ke Gaza, GPCI Minta Presiden Prabowo Ambil Langkah Diplomasi
Kementerian Luar Negeri secara resmi juga telah melayangkan kecaman keras atas arogansi militer Israel di perairan Siprus, Mediterania Timur tersebut.
Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan sedikitnya sepuluh kapal telah dikonfirmasi ditangkap oleh otoritas Israel, termasuk kapal Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys.
"Di kapal Josef diinformasikan terdapat seorang Warga Negara Indonesia (WNI) atas nama Andi Angga Prasadewa yang merupakan delegasi dari GPCI - Rumah Zakat," terang Yvonne dalam keterangannya.
Selain relawan, nasib jurnalis nasional yang ikut dalam misi tersebut juga menjadi perhatian serius. Ia menyebut komunikasi dengan kapal yang membawa jurnalis Bambang Noroyono masih terputus total.
"Termasuk Bambang Noroyono yang berada di kapal tersebut (masih belum dapat dihubungi)," tambahnya.
Yvonne menekankan bahwa Indonesia mendesak Israel untuk segera menghormati hukum humaniter internasional dan melepaskan seluruh aktivis kemanusiaan.
Saat ini, Direktorat Pelindungan WNI Kemlu juga telah berkoordinasi dengan KBRI di Ankara, Kairo, dan Amman sebagai langkah kontingensi untuk memastikan keselamatan dan mempercepat proses pemulangan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya