Gejolak Aceh-Papua Dinilai Bukan Kebetulan, Negara Disebut Gagal Pahami Akar Masalah

Suara.com - Memanasnya situasi di Aceh dan Papua dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Gejolak yang muncul secara bersamaan di kedua wilayah otonomi khusus tersebut dinilai bukan sekadar kebetulan.

Peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada (UGM), Arifah Rahmawati, menilai kondisi tersebut merupakan cerminan dari kegagalan negara dalam memahami akar masalah di masyarakat.

Kondisi tersebut semakin kompleks mengingat terdapat semacam keterikatan emosional dan psikologis yang kuat antara masyarakat di Aceh dan Papua dalam merespons sikap pemerintah pusat.

"Memang Aceh dan Papua itu memiliki kedekatan emosional. Mereka, orang-orang yang dulu memperjuangkan kemerdekaan baik di Aceh maupun di Papua itu sering kali saling melihat. Saling mendukung satu dengan yang lain tanpa kita ketahui ya," kata Arifah kepada Suara.com, Selasa (18/8/2026).

Karena itu, konflik yang muncul perlu diwaspadai agar ketegangan di satu wilayah tidak menjadi pemicu meningkatnya eskalasi di wilayah lain.

Kritik tajam diarahkan pada pola penanganan konflik oleh pemerintah yang dinilai terlalu memprioritaskan keamanan fisik negara semata. Pendekatan hukum dan militeristik yang melabeli gerakan lokal sebagai tindakan kriminal atau terorisme dinilai telah mengerdilkan persoalan mendasar yang dihadapi warga lokal.

"Negara jelas-jelas melakukan pendekatan keamanan ini hanya pendekatan keamanan negara, tapi lupa atau mengabaikan aspek keamanan manusia, yaitu kesejahteraan, kemudian kemarwahan dignity, pemenuhan hak asasi," ujarnya.

Arifah menekankan bahwa dominasi pendekatan kekuasaan dan pengabaian aspirasi publik terlihat makin nyata melalui berbagai proyek strategis nasional di daerah, seperti pembangunan proyek food estate di Papua Selatan.

"Itu menunjukkan arogan yang sangat kuat dari negara bahwa ya Papua itu, Aceh itu bagian dari harus tunduk kepada kami, gitu, kepada negara, gitu," tegasnya.

Baca Juga: Bukan Punya Bahlil! Menteri HAM Pigai Pasang Badan Kawal 10 Persen Saham Freeport untuk Papua Tengah

Pemerintah pusat dianggap kerap memaksakan kehendak atas nama kepentingan nasional tanpa sungguh-sungguh membuka ruang dialog dengan masyarakat adat maupun warga setempat.

"Jadi apapun yang dilakukan itu seolah-olah baik, boleh, sah seperti itu, tanpa melihat bahwa masyarakat itu memiliki keinginan sendiri, pemikiran tersendiri yang itu jarang sekali didengarkan," tambahnya.

Menurut Arifah, praktik pembangunan dan pengelolaan wilayah otonomi khusus saat ini dinilai telah bergeser menjadi bentuk eksploitasi yang merenggut kedaulatan serta hak-hak dasar masyarakat adat atas tanah kelahiran mereka.

"Dimanfaatkan dari sumber daya alamnya, kemudian dari sisi kedaulatannya, mereka kan tidak punya kedaulatan karena tanah adatnya dipakai, masyarakat adatnya disingkirkan," tuturnya.

Arifah mengingatkan bahwa pemenuhan keamanan kemanusiaan harus ditempatkan di atas ambisi pembangunan nasional jika negara ingin menyudahi lingkaran konflik di Aceh dan Papua.

"Tanah di Papua itu orang Papua lah yang memiliki hak lebih daripada kebutuhan nasional seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai keamanan kemanusiaan yang sering kali tidak pernah mendapatkan perhatian dari negara atau pemerintah kita," pungkasnya.