Indonesia Pantau 9 WNI yang Diculik Israel, KBRI Siapkan Skenario Evakuasi Darurat

Suara.com - Pemerintah Indonesia kini berpacu dengan waktu untuk memantau nasib sembilan warga negaranya yang terlibat dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuju Gaza.

Langkah diplomatik darurat langsung diaktifkan setelah lima WNI dilaporkan ditahan oleh militer Israel, sementara empat lainnya masih berada di perairan Mediterania dalam situasi yang belum menentu.

Insiden pencegatan armada sipil tersebut memicu perhatian internasional dan membuat Indonesia bergabung bersama sembilan negara lain untuk menyampaikan kecaman terhadap tindakan Israel di laut lepas.

Nasib WNI di Tengah Ketegangan di Mediterania

Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, membenarkan bahwa pemerintah terus memantau kondisi empat WNI yang masih berada di kapal terpisah di kawasan Mediterania timur.

Pemantauan dilakukan bersamaan dengan upaya diplomatik untuk membantu lima WNI lainnya yang telah diamankan oleh otoritas Israel sejak Senin (18/5/2026).

Dudung menyebut situasi di lapangan masih sangat dinamis dan membutuhkan koordinasi intensif dengan berbagai pihak.

“Situasi di lapangan masih sangat dinamis, dan empat warga negara Indonesia yang masih berada di atas kapal tetap dalam kondisi rentan,” ujar Dudung di Jakarta, Selasa.

Kelima WNI yang ditahan diketahui merupakan jurnalis dan aktivis kemanusiaan yang ikut dalam misi bantuan untuk warga Gaza.

Baca Juga: Sang Adik Ditangkap Tentara Israel, Presiden Irlandia: Saya Sangat Bangga Padanya

KBRI Siapkan Skenario Evakuasi Darurat

Kementerian Luar Negeri RI juga telah meningkatkan koordinasi dengan sejumlah kedutaan besar Indonesia di kawasan Timur Tengah dan Eropa.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Turki, Mesir, Italia, dan Yordania disiagakan untuk membantu kebutuhan administrasi para WNI, termasuk kemungkinan penerbitan paspor darurat.

Langkah tersebut disiapkan sebagai antisipasi apabila dokumen identitas para relawan hilang atau tidak dapat digunakan selama proses penanganan berlangsung.

“Kedutaan besar Indonesia juga berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan akses transit dan agar proses pemulangan warga negara Indonesia dapat berjalan tanpa kendala imigrasi,” lanjut Dudung.

Pemerintah memastikan seluruh perwakilan RI di kawasan terkait terus memantau perkembangan situasi secara intensif.