Masyarakat Sipil Nobar Film Pesta Babi: Negara Distributor Keadilan, Bukan Mesin Elektoral

Suara.com - Fungsi negara dinilai mengalami dekadensi dan pembusukan akut. Dari yang seharusnya menjadi alat pembagi kemakmuran dan pencipta keadilan bagi seluruh rakyat, kini menjadi mesin elektoral.

Mesin itu dikemudikan oleh para elite melalui syahwat politik kekuasaan dan kerakusannya yang nirbatas.

Demikian warna utama dari kritik sejumlah tokoh masyarakat sipil di Jakarta dalam nonton bareng (nobar) dan diskusi film Pesta Babi, Rabu (20/5/2026) malam.

Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, menyoroti gejala kronis rusaknya orientasi kekuasaan hari ini. Kebijakan publik hingga pengangkatan pejabat dinilai sengaja diakali demi kepentingan pemilu, bukan untuk melayani rakyat.

"Ada gejala akut, negara semula alat pembagi kemakmuran pencipta keadilan, direduksi jadi mesin elektoral," ujar Sudirman.

Sudirman mempertanyakan arah kebijakan anggaran saat ini yang dianggapnya tidak lagi inklusif. "Kenapa ada perusakan alam Papua seperti di film “Pesta Babi”? Elektoral. Kenapa ada MBG? Elektoral. Kenapa ada KDMP? Elektoral. APBN dibagi, tapi tidak untuk seluruh rakyat. Pejabat ditunjuk, tidak untuk melayani rakyat," tegas Sudirman.

Melihat lumpuhnya hampir segenap institusi formal, terutama DPR dan partai politik, Sudirman mendesak masyarakat sipil dan generasi muda untuk segera merapatkan barisan.

"Kita terima? Jangan sampai. Bukan dengan melawan, tapi mengorganisasi diri, mempersiapkan diri. DPR lumpuh, partai lumpuh, itu wake up call buat masyarakat sipil bangkit dan bersatu. Lewat forum ini, waktunya menata diri," tegas Sudirman.

Kondisi itu terkonfirmasi lewat karut-marutnya pendanaan politik. Eks-Direktur Eksekutif Perludem, Annisa Nur Agustyati, membedah bagaimana ongkos politik yang mahal memaksa elite melakukan cara-cara ekstraktif demi membalas budi para penyokong dana.

Baca Juga: Film Pesta Babi Viral, Haedar Nashir Wanti-wanti soal Dominasi Politik di Papua

"Kita bisa melihat secara elektoral, bagaimana elite politik mendapatkan pendanaan. Karena besarnya ongkos politik kita, cara-cara eksploitatif-ekstraktif dilakukan. Dana politik dari pengusaha yang tidak gratis itu dikembalikan servisnya oleh politisi kepada yang membiayai," ungkap Annisa.

Dampak paling nyata dari persekutuan antara mesin elektoral dan modal tersebut adalah hancurnya daerah-daerah kaya sumber daya alam, salah satunya Papua.

Alih-alih mendapatkan keadilan distribusi kemakmuran, rakyat Papua justru dihadapkan pada militerisme dan eksploitasi ugal-ugalan.

Tokoh hukum senior Todung Mulya Lubis menengarai, masifnya pendekatan keamanan di Papua sebagai bentuk kegagalan negara dalam memanusiakan warganya.

"Militer hari ini ada di mana-mana. Dari Presiden ke presiden, benih kolonialisme kuat terasa di Papua. Kita kerap lupa, Papua adalah bagian dari Indonesia," sergah Todung.

Mantan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, menyatakan, eksploitasi di Papua berjalan berlapis-lapis di atas ketimpangan yang telah menganga.