Relokasi Akibat Krisis Iklim: Mengapa Memindahkan Warga Tidak Sesederhana Memindahkan Rumah?

Suara.com - Relokasi masyarakat dari wilayah yang terdampak krisis iklim kerap dipandang sebagai solusi logis ketika suatu kawasan tak lagi aman untuk dihuni.

Namun, para peneliti dan pembuat kebijakan mengingatkan bahwa memindahkan warga bukan hanya soal menyediakan tempat tinggal baru, melainkan juga menyangkut pekerjaan, relasi sosial, hingga keterikatan emosional yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.

Isu tersebut mengemuka dalam peluncuran buku Climate Change, Labour and Migration in Indonesia yang digelar di Jakarta, Senin (19/5/2026). Dalam diskusi tersebut, sejumlah narasumber menyoroti kompleksitas relokasi sebagai salah satu bentuk adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Relokasi Tak Sekadar Memindahkan Rumah

Kepala Sub Bidang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan Bappeda DKI Jakarta, Andhika Ajie, mengatakan perpindahan penduduk tidak dapat dipahami hanya sebagai proses pemindahan fisik dari satu lokasi ke lokasi lain.

“Jadi untuk memindahkan penduduk itu enggak gampang, karena sudah sekian lama berada di sana. Namanya manusia ya kita punya keterikatan emosional dengan lokasi tempat tinggal mereka,” ujar Andhika.

Menurut dia, rumah bukan sekadar bangunan tempat tinggal. Di dalamnya terdapat kenangan, hubungan sosial, dan rasa memiliki yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kebijakan relokasi sering kali menghadapi resistensi meskipun wilayah yang ditempati semakin rentan terhadap banjir, kenaikan muka laut, atau bencana iklim lainnya.

Ketika Mata Pencaharian Ikut Hilang

Selain ikatan emosional, tantangan terbesar dalam relokasi adalah hilangnya sumber penghidupan warga. Banyak pekerjaan bergantung pada lokasi dan jaringan pelanggan yang telah dibangun dalam waktu lama.

Baca Juga: Dari Dapur hingga Ladang: Bagaimana Krisis Iklim Memengaruhi Kehidupan Perempuan?

“Pekerjaan misalnya dulunya tambal ban. Begitu direlokasi, langganan kita taunya di sana,” kata Andhika.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kedeputian Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Franky Zamzani. Ia menilai pemerintah perlu memastikan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat setelah relokasi dilakukan.

“Ketika masyarakat berpindah, negara harus memikirkan tidak hanya sekadar berpindah, tetapi juga livelihood. Misalnya nelayan ketika diberikan lahan di gunung, mereka harus menjadi petani. Apakah mereka akan dilatih?” ujar Franky.

Menurutnya, tanpa jaminan pekerjaan dan peningkatan keterampilan, relokasi berisiko menciptakan kelompok masyarakat baru yang rentan secara ekonomi.

Perempuan Menanggung Beban Adaptasi Lebih Besar

Persoalan relokasi juga tidak dirasakan secara merata. Perempuan dinilai menjadi kelompok yang menghadapi beban adaptasi lebih besar karena harus memastikan kebutuhan rumah tangga tetap berjalan di lingkungan yang baru.

Head of Research PUSKAPA UI, Widi Lara Sari, menyoroti dampak tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya juga ingin menyoroti hal ini, ketika seorang perempuan pindah, jangan lupa ada pekerjaan rumah tangga yang juga dibebani. Dia harus memikirkannya,” kata Widi.

Ia mencontohkan aktivitas sederhana seperti mencuci pakaian yang selama ini dilakukan di sungai atau sumber air dekat rumah bisa menjadi persoalan baru setelah relokasi.

“Misalnya mencuci baju, mungkin selama ini di kali dekat rumah. Kalau pindah, cuci bajunya di mana? Maka pertimbangan ini juga perlu dilihat,” ujarnya.

Widi menambahkan, banyak masyarakat yang tinggal di wilayah rentan sebenarnya tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk pindah ke lokasi yang lebih aman, meskipun menyadari ancaman yang mereka hadapi.

“Mereka tidak punya sumber daya untuk meninggalkan tempat tinggalnya ke tempat yang lebih baik,” katanya.

Dari Kampung ke Rusun: Adaptasi yang Tidak Mudah

Dalam konteks Jakarta, Andhika menilai relokasi warga ke rumah susun membutuhkan proses adaptasi sosial yang tidak singkat. Perubahan dari pola hidup kampung ke hunian vertikal memerlukan pembiasaan dan pendampingan yang berkelanjutan.

“Relokasi kan enggak mungkin dari Ciliwung pindah ke gunung. Dari Ciliwung pasti pindahnya ke rusun,” ujarnya.

Menurut Andhika, perpindahan ke rumah susun bukan hanya perubahan tempat tinggal, tetapi juga perubahan pola interaksi sosial, kebiasaan hidup, hingga cara masyarakat mengakses fasilitas sehari-hari.

“Perlu adanya pembiasaan dan itu perlu dilatih dan memang enggak mudah,” tambahnya.

Karena itu, pemerintah dinilai tidak cukup hanya menyediakan bangunan fisik. Pendampingan sosial dan penguatan kapasitas warga menjadi bagian penting agar masyarakat dapat beradaptasi dengan lingkungan baru.

Indonesia Belum Punya Aturan Relokasi Iklim yang Komprehensif

Para pembicara sepakat bahwa pemerintah perlu mempersiapkan strategi adaptasi yang lebih komprehensif seiring meningkatnya risiko krisis iklim. Franky mendorong pemerintah daerah di wilayah yang rentan terhadap kenaikan muka air laut, gelombang panas, maupun krisis air untuk segera menyusun rencana aksi adaptasi.

“Bagi pemerintah di daerah-daerah yang rentan kenaikan muka laut, heat stress, atau kesulitan air harus menyusun adaptation action plan,” kata Franky.

Meski ancaman perpindahan penduduk akibat krisis iklim semakin nyata, Indonesia hingga kini dinilai belum memiliki regulasi relokasi iklim yang komprehensif. Berbagai aspek penting, mulai dari penyediaan lahan, pendanaan, perlindungan hak masyarakat terdampak, hingga jaminan penghidupan pascarelokasi, masih membutuhkan kerangka kebijakan yang lebih jelas dan terintegrasi.

Tanpa perencanaan yang matang, lanjut Franky, relokasi berisiko memindahkan kerentanan dari satu tempat ke tempat lain. Sebaliknya, jika dirancang secara menyeluruh, relokasi dapat menjadi bagian dari strategi adaptasi yang tidak hanya melindungi warga dari dampak krisis iklim, tetapi juga memastikan mereka tetap memiliki kesempatan untuk membangun kehidupan yang layak di tempat yang baru.

Penulis: Natasha Suhendra