Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!

Suara.com - Mantan Menteri koordinator Bidang Politik dan keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, turut angkat bicara mengenai silang pendapat antara Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dengan diplomat senior Dino Patti Djalal.

Mahfud menyoroti pernyataan Teddy yang menyebut bahwa kelebihan biaya kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto ditanggung menggunakan kantong pribadi sang Presiden.

Menurutnya, secara aturan ketatanegaraan, pejabat negara memang diwajibkan menanggung sendiri biaya tambahan jika pengeluaran tersebut melampaui plafon anggaran yang telah ditetapkan negara.

"Secara aturan begini, setiap kunjungan kenegaraan bukan hanya presiden, menteri atau pejabat apapun kalau ada kelebihan yang dibutuhkan dari yang ditentukan oleh anggaran memang harus biaya sendiri," ujar Mahfud dalam kanal Youtube Mahfud MD Official, Rabu (3/6/2026).

Mahfud menilai pembelaan Teddy tersebut bukanlah jawaban inti dari kritik yang dilemparkan publik.

Ia menjelaskan bahwa penggunaan dana pribadi untuk menutupi kelebihan anggaran adalah hal yang otomatis dan prosedural.

"Jadi sebenarnya itu bukan jawaban yang tepat bahwa setiap kelebihan itu dibiayai oleh pribadi, itu memang harus, otomatis harus dibiayai," ungkapnya.

Bukan Soal Nominal, Tapi Transparansi dan Hasil

Lebih lanjut, Mahfud menegaskan bahwa substansi kritik dari Dino Patti Djalal maupun masyarakat sebenarnya bukan hanya terletak pada besaran anggarannya, melainkan pada frekuensi kunjungan yang dinilai terlalu sering serta kejelasan hasilnya.

Baca Juga: Komunikasi Istana Dinilai Kehilangan Arah, Publik Jenuh dengan Drama Elite

"Masalahnya itu karena terlalu sering kan gitu dan produknya gak jelas pertanggungjawabannya kan Itu yang dipersoalkan, bukan soal anggarannya aja," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa rombongan besar dalam kunjungan kepresidenan adalah hal yang wajar dan memiliki landasan anggaran. Namun, yang menjadi pertanyaan besar adalah efektivitas dan tindak lanjut dari setiap komitmen internasional yang dibuat.

"Persoalannya bukan jumlah anggarannya, tapi terlalu sering itu, lalu boros gitu. Sementara produknya juga apa follow up dari itu? seperti itu saya kira ya supaya dikurang," jelas Mahfud.

Mahfud juga mengingatkan pentingnya transparansi mengenai dampak kunjungan tersebut terhadap kebijakan dalam negeri.

Ia menyoroti potensi ketidaksinkronan antara komitmen luar negeri dengan rencana pembangunan nasional.

"Transparansi serta apa akibatnya terhadap pejabat di negara kita ini kalau melakukan komitmennya dengan negara lain begitu. Sementara di tempat kita gak ada program itu, di kebijakan kita," ujarnya.

Reporter: Tsabita Aulia