DPR Pertanyakan, Pemerintah Menjawab, Dari Mana Datang Isu Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes?

Suara.com - Aroma pengadaan barang diduga tak wajar kembali tercium di Senayan. Kali ini, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi sorotan tajam dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (15/7).

Tak main-main, anggaran sebesar Rp1,8 triliun dikabarkan tersedot hanya untuk pengadaan kipas angin. Angka fantastis ini langsung memicu gelombang reaksi publik yang mencium adanya kejanggalan.

Publik menilai insiden ini bak dejavu. Belum hilang dari ingatan skandal pengadaan barang "ajaib" di Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa waktu lalu, kini masyarakat kembali disuguhi angka yang sulit dinalar akal sehat.

Lantas, bagaimana anggaran "kipas angin sultan" ini bisa muncul? Siapa yang mengusulkannya, dan apa pembelaan pemerintah? Simak penelusurannya.

Muncul Dari Senayan

Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026) lalu, mendadak menjadi bahan perbincangan hingga kekinian.

Hal itu terjadi usai Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mempertanyakan isu mengenai pengadaan 1,8 juta unit kipas angin dengan total nilai mencapai Rp1,8 triliun untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). 

Dalam rapat tersebut, Mufti meminta klarifikasi langsung kepada Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono yang hadir dalam rapat mengenai kebenaran informasi yang menurutnya tengah menghebohkan masyarakat. 

"Izin ke Bapak Menteri. Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta yang nilainya 1,8 triliun," kata Mufti dalam rapat itu.

Baca Juga: Purbaya Jamin Kopdes Merah Putih Pasti Untung, Asal Tak Dikorupsi

Mufti mengaku sudah menelisik dari mana sumber kabar tersebut muncul, bahkan sudah mengonfirmasi ke pihak terkait pun tak mendapatkan jawaban. Untuk itu ia mempertanyakan secara langsung kepada Ferry yang kebetulan hadir dalam rapat.

"Nah, maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran 1,8 triliun itu betul tidak, Pak?," tanya Mufti.

Dari pertanyaan Mufti ini lah kemudian kabar mengenai isu pengadaan kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk Kopdes itu berkembang dan akhirnya viral di media sosial.

Membedah Harga Kipas Angin

Dalam pertanyaan itu, Mufti juga turut membandingkan harga kipas angin di pasaran. Ia mengecek harga sebuah kipas angin dari e-commerce.

Ia menyebutkan bahwa harga satuan kipas angin jauh di bawah asumsi Rp1 juta per unit jika merujuk pada total anggaran tersebut. 

Ia mengambil contoh kipas angin dengan merk Cosmos. Jika lihat dari e-commerce, kata dia, harga kipas angin dengan merk tersebut paling mahal hanya Rp338.000.

Suara.com lantas mengecek secara langsung harga kipas angin dari official store Cosmos di salah satu e-commerce. Hasilnya muncul berbagai jenis atau model kipas angin yang biasa dipakai masyarakat.

Harganya pun bervariatif, mulai dari Rp135.900, Rp197.800, kemudian Rp249.000, lalu ada Rp324.760, Rp395.140 hingga Rp850.300.

Kalau mengambil contoh harga yang diberikan oleh Mufti Anam yakni Rp338.000 perunit, maka jika dikalikan 1,8 juta seperti isu pengadaan tersebut maka hasilnya Rp608.400.000.000 atau Rp600 miliar saja.

Hasil itu jauh lebih murah dari total yang diisukan Rp1,8 triliun. Kendati begitu, dalam kabar yang dipertanyakan oleh Mufti tersebut tak dijelaskan secara rinci model kipas angin seperti apa yang dipakai.

"Nah, maka pertanyaannya, kalau memang pengadaan ini betul, Pak Menteri, itu kipas anginnya mereknya apa? Spesifikasinya apa? Dan kemudian dibelinya di mana, Pak Menteri?" tegas Mufti.

Jawaban Pemerintah

Pertanyaan Mufti kemudin dijawab oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Ia membantah bahwa ada proyek pengadaan kipas angin tersebut berada di bawah kementeriannya. 

Ia juga memberikan ilustrasi mengenai perbedaan harga kipas angin berdasarkan spesifikasinya. Ia memakai rujukan harga kipas angin industri dengan merk Imatsu MDF ada di harga Rp11.465.000.

"Soal kipas angin ini saya enggak tahu. Ini kalau pengadaannya bukan kami, Pak. Tapi rasanya angka yang yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini Rp11.465.000. Tapi itu, saya enggak tahu persis," jawab Ferry.

PT Agrinas Pangan Nusantara juga kemudian memberikan kritik terhadap Mufti. Pasalnya Mufti mempertanyakan kabar tersebut tanpa data yang kuat.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota menyayangkan apa yang dipertanyakan oleh Mufti soal isu pengadaan kipas angin.

Ia lantas mengingatkan Mufti agar sebagai anggota Dewan dapat mengumpulkan data sebelum berbicara, sehingga tidak menjadi narasi yang hanya memprovokasi masyarakat.

Selain itu, ia pun mengajak semua pihak bersatu mendukung pembangunan desa ketimbang melontarkan tudingan tidak berdasar.

Namun, saat ditanya mengenai kebenaran kabar pengadaan Rp 1,8 triliun tersebut, Joao enggan menjawab tegas dan justru meminta penuduh menjelaskan sumber datanya.

Simkopdes

Ferry mengatakan, dengan muncul kabar-kabar atau isu seperti yang dipertanyakan oleh Mufti justru membuat Kopdes terlihat.

Ia pun menyampaikan soal pentingnya sistem digital Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) untuk memantau pengadaan barang dalam program KDKMP. Menurutnya, dengan sistem itu cukup transparan dan bisa diakses.

"Itu mengenai dashboardnya pak, memang di situ lah pentingnya sistem informasi manajemen koperasi desa karena nanti itu akan diperlihatkan semuanya dan dashboardnya bisa diakses siapa pun untuk melihat termasuk juga proses perencanaan pengadaan sampai juga dengan implementasi programnya pak," kata Ferry dalam rapat.

Pemerintah Harus Jelaskan

Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE Indonesia) turut memberikan pandangannya soal isu pengadaan kipas angin untuk Kopdes tersebut.

Faisal menyampaikan, jika persoalan isu ini harus bisa diklafikasi secara mendalam. Terutama soal mengapa bisa muncul dengan nilai angka fantastis.

"Yang pertama kan ini harus diklarifikasi dulu. Isu itu datang bisa benar atau bisa tidak angka itu daoat datangnya dari mana jadi itu dulu harus diklarifikasi dulu lah," kata Faisal saat dihubungi Suara.com.

Bahkan kalau perlu, Faisal mengusulkan jika pemerintah bisa melakukan investigasi terhadap munculnya kabar tersebut.

Meski Ferry selaku Menkop sudah memberikan bantahan kalau soal pengadaan kipas untuk Kopdes ada di bawah kementeriannya, menurut Faisal, adanya isu ini tetap harus ditelusuri.

"Jadi kalau ada isu seperti itu maka pemerintah perlu menginvestigasi ya apakah itu benar atau tidak," kata Faisal.

"Ya kalau jawaban pak Menteri mengaku bahwa itu tidak merupakan bagian dari pada pengadaan kementerian koperasi, tapi apapun kan tetap harus ditelusuri akar isu atau akar informasi itu dari mana dan kalau memang betul itu pengadaan dari kalau tidak benar ya memang harus disampaikan bahwa isu itu tidak benar," sambungnya.