Nama AHY Dikaitkan Kasus BGN, Demokrat Tegaskan Itu Fitnah

Suara.com - Partai Demokrat memberikan klarifikasi tegas terkait pemberitaan yang mengaitkan nama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kasus Badan Gizi Nasional (BGN).

Melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra), Herzaky Mahendra Putra, partai berlambang bintang mercy tersebut menyatakan bahwa tudingan yang beredar tidak memiliki dasar fakta.

Klarifikasi ini menanggapi unggahan media tertanggal 9 Juni 2026 yang mencantumkan frasa "2 Orang Kolonel usulan AHY" dalam daftar nama terkait kasus BGN.

Hal itu berkaitan dengan eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya yang disebut siap mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) ke Kejaksaan Agung untuk mengungkap nama-nama besar terkait dugaan kasus di BGN, terutama yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Partai Demokrat menegaskan bahwa pengaitan tersebut tidak memiliki dasar fakta apapun. Jika yang dimaksud (AHY) adalah Ketua Umum kami, maka hal tersebut dapat dipastikan sebagai fitnah dan sama sekali tidak mengandung kebenaran,” ujar Herzaky dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, dikutip Rabu (10/6/2026).

Herzaky memaparkan tiga poin utama terkait hubungan AHY dengan sosok bernama Sony Sonjaya yang disebut-sebut dalam kasus tersebut.

Pertama, AHY secara personal tidak mengenal Sony Sonjaya. Kedua, tidak pernah ada pertemuan maupun komunikasi dalam bentuk apa pun di antara keduanya.

Ketiga, Herzaky menegaskan bahwa AHY tidak pernah memberikan usulan atau meminta dukungan terkait program SPPG maupun urusan lainnya kepada pihak tersebut.

"AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung,” tegasnya.

Baca Juga: Chatib Basri Sorot Efisiensi Anggaran MBG: Harus Lebih Efisien Lagi

Pihak Demokrat juga menyayangkan ketidakjelasan informasi dalam unggahan tersebut yang tidak merinci identitas “AHY” maupun “2 orang Kolonel” yang dimaksud, sehingga menimbulkan opini yang menyesatkan.

“Kami berharap setiap informasi disampaikan secara akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta yang terverifikasi demi menjaga profesionalisme produk jurnalistik,” pungkasnya.