Ekonom Sentil Negara Sibuk Biayai Program Besar, Daya Beli Rakyat Dibiarkan Ambruk

Suara.com - Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, mengkritik cara pemerintah menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai justru membebani kelas menengah dan pemerintah daerah.

Di tengah tekanan ekonomi, kenaikan BBM non subsidi dan pajak, hingga daya beli yang melemah, pemerintah dianggap tetap mempertahankan program-program besar dengan anggaran fantastis yang manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

Menurut Wisnu, kebijakan penghematan atau efisiensi belanja negara sejauh ini tidak menyentuh inti persoalan.

Pemangkasan anggaran justru dirasakan daerah dan kelompok masyarakat produktif, sementara proyek-proyek prioritas pusat tetap berjalan tanpa evaluasi serius.

"Jadi, ya rekomendasi kebijakan paling menarik berarti pemerintah harus cut spending. Tapi yang saat ini saya lihat, cut spending dilakukan pemerintah malah mengorbankan kelas menengah, malah mengorbankan daerah," kata Wisnu, Rabu (10/6/2026).

Ia menyoroti keluhan sejumlah kepala daerah yang belakangan mengaku kesulitan membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Bagi Wisnu, kondisi itu memperlihatkan adanya ketimpangan prioritas anggaran antara pusat dan daerah di tengah situasi fiskal yang semakin sempit.

Wisnu menilai pemerintah seharusnya berani menghentikan atau setidaknya mengevaluasi program-program besar yang menyedot APBN namun belum menunjukkan dampak nyata terhadap penguatan ekonomi masyarakat.

"Harusnya kemudian mereka mau stop program-program atau kegiatan-kegiatan dari pemerintah pusat yang nilainya tuh sangat luar biasa fantastis, tapi kemudian manfaatnya belum kelihatan lebih jelas," tuturnya.

Baca Juga: Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!

Ia secara terbuka menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Merah Putih yang sejauh ini memang membutuhkan anggaran sangat besar.

"Betul nanti akan ada suara protes, 'Ini kan program udah besar, nanti ada pengangguran 1 juta, 2 juta.' Saya enggak bilang itu salah, cuman selama ini juga kita melihat gaji guru Rp300.000 kita ketawa-tawa aja, joget-joget aja," ungkapnya.

"Jadi ketika terus pengangguran ya sama-sama gitu, entar kan bisa dialihkan program-program lain, bisa dialihkan program-program yang lebih tepat sasaran, social protection yang lebih tepat sasaran, investasi padat karya yang lebih baik," katanya menambahkan.

Ia mengatakan perlindungan terhadap kelas menengah seharusnya dilakukan lewat investasi dan belanja negara yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Jika tidak, tekanan terhadap daya beli masyarakat akan terus membesar sementara negara sibuk mempertahankan proyek-proyek mahal yang efektivitasnya masih dipertanyakan.

"Buat kelas menengah atau menuju kelas menengah kadang memang enggak butuhnya cash transfer, butuhnya adalah pekerjaan yang stabil, tidak dipecat, lalu kemudian daya beli yang kuat," tandasnya.