Demo Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM Nonsubsidi Sulit Ubah Keputusan Pemerintah

Suara.com - Rencana aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah untuk menolak kenaikan harga BBM nonsubsidi dinilai kecil kemungkinannya mampu mengubah keputusan pemerintah.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, menilai tekanan fiskal dan pelemahan ekonomi membuat pemerintah cenderung mempertahankan kebijakan tersebut meski mendapat penolakan publik.

Namun, terlepas dari itu, aksi mahasiswa merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi yang harus dihormati. Menurut dia, mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk soal kenaikan harga BBM nonsubsidi.

"Demo di berbagai tempat yang menolak kenaikan harga BBM non-subsisi sebagai bentuk kebebasan di ruang demokrasi yang perlu dihormati," kata Subarsono kepada Suara.com, Kamis (11/6/2026).

Kendati demikian, ia menilai peluang gerakan mahasiswa untuk membatalkan kebijakan tersebut cukup kecil.

"Dengan tidak mengurangi semangat adik-adik mahasiswa nampaknya perjuangan mahasiswa sulit mengubah kebijakan yang sudah ada," imbuhnya.

Salah satu penyebabnya adalah kondisi fiskal pemerintah yang sedang tertekan akibat defisit anggaran yang terus membesar.

"Mei 2026 defisit fiskal sudah mencapai sebesar Rp180.4 Triliun dan kalau pemerintah tidak menambah pendapatannya dari kenaikan BBM non-subsidi, maka akan menambah utang pemerintah untuk menutup defisit fiskal," tuturnya.

Menurut Subarsono, situasi menjadi semakin berat setelah pelemahan nilai tukar rupiah ikut menambah beban APBN. Dalam kondisi tersebut, pemerintah diperkirakan akan lebih memilih menjaga stabilitas fiskal dan mempertahankan kepercayaan investor dibandingkan membatalkan kebijakan kenaikan BBM.

Baca Juga: Derita Pekerja Setelah Harga Pertamax Naik: Sekarang Uang Rp50.000 Tak Cukup

Apalagi pemerintah juga tengah mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen. Oleh sebab itu, stabilitas ekonomi dan politik dinilai menjadi prioritas utama yang ingin dijaga pemerintah.

Di sisi lain, ia menyoroti kecenderungan respons pemerintah terhadap kritik publik dalam beberapa waktu terakhir. Gerakan mahasiswa justru berpotensi menghadapi pendekatan represif apabila aksi protes berlangsung besar-besaran.

"Kalau merespons tuntutan mahasiswa dengan membatalkan kenaikan BBM non-subsidi, maka pilhannya adalah menutup defisit fiskal dengan utang, dan saya pikir probabilitasnya kecil atau bahkan tidak akan dilakukan oleh pemerintah dalam situasi rupiah yang melemah saat ini," tegasnya.

Selain faktor politik dan fiskal, Subarsono menyebut gerakan mahasiswa masih menghadapi tantangan dalam membangun solidaritas kolektif.

Menurut dia, tidak semua mahasiswa terdampak langsung oleh kenaikan BBM nonsubsidi karena sebagian besar masih menggunakan Pertalite.

Meski demikian, ia mengingatkan dampak tidak langsung tetap akan dirasakan masyarakat, terutama jika terjadi perpindahan besar-besaran pengguna Pertamax ke Pertalite.

Kondisi itu dikhawatirkan memicu antrean panjang di SPBU dan memperbesar keresahan sosial. Jika tidak ditangani dengan cepat, tekanan ekonomi akibat kenaikan BBM dikhawatirkan dapat berkembang menjadi persoalan sosial dan politik yang lebih luas.

"Ini perlu direspons oleh pemerintah dengan menambah supply pertalite di berbagai SPBU. Kalau tidak, bisa berpotensi menambah gejolak sosial dan gerakana mahasiswa menjadi riuh," tandasnya.