Sita Bom Molotov! Polisi Tangkap 2 Orang Diduga Ingin Tunggangi Demo Mahasiswa di Jakarta

Suara.com - Polda Metro Jaya menangkap dua orang yang diduga hendak mendompleng aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026). Dari tangan keduanya, polisi menyita dua unit bom molotov.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan kedua orang tersebut ditangkap di kawasan Bendungan Hilir (Benhil) sekitar pukul 15.30 WIB.

“Saya sampaikan dua orang sudah kami amankan. Ini diamankan di sekitar wilayah Bendungan Hilir sekitar pukul 15.30 WIB tadi,” kata Budi di Bundaran HI, Jumat.

Menurut Budi, petugas menemukan dua bom molotov saat melakukan penangkapan.

Polisi menduga keduanya berupaya memanfaatkan momentum aksi mahasiswa yang berlangsung di kawasan Jalan Sudirman dan Bundaran HI.

“Sudah diamankan barang bukti bom molotov,” ujarnya.

Meski demikian, polisi masih mendalami motif kedua orang tersebut membawa bahan peledak rakitan itu.

“Ini saat ini sudah dibawa oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk dilakukan pemeriksaan, interogasi yang mendalam,” kata Budi.

Ia mengungkapkan, aparat sebenarnya telah melakukan pemantauan terhadap sejumlah kelompok yang diduga berpotensi menunggangi aksi mahasiswa sejak pagi hari.

Baca Juga: Belum Sampai Bundaran HI, Aksi Mahasiswa Sudah Diwarnai Bentrokan dengan Aparat

“Dari pagi sudah memonitor dan sudah memprofiling, mengidentifikasi beberapa orang yang mencoba mendompleng di kegiatan penyampaian mahasiswa dalam aspirasi di muka umum,” jelasnya.

Sebelumnya, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus menggelar aksi demonstrasi di kawasan Jalan Sudirman. Massa berencana bergerak ke Bundaran HI, namun laju mereka dihadang aparat TNI dan Polri.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan lima tuntutan utama, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menolak militerisme di ranah sipil, dan mendesak Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.