3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan

Suara.com - Realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi pilar strategis pemerintah kini tengah berada dalam sorotan tajam. Di tengah bergulirnya proses hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program tersebut, sejumlah dinamika baru mulai mencuat ke permukaan.

Mulai dari perluasan wilayah penggeledahan oleh korps adhyaksa, kemunculan kabar bohong (hoaks) yang menyeret pimpinan lembaga, hingga munculnya desakan resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghentikan sementara operasional program ini menjadi rangkaian fakta yang paling disorot publik saat ini.

Berikut adalah rangkuman fakta-fakta terbaru mengenai sengkarut tata kelola program Makan Bergizi Gratis:

Kejagung Sisir Enam Lokasi Strategis di Berbagai Daerah

Penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola anggaran MBG di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) memasuki babak baru. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung mengonfirmasi telah melaksanakan operasi penggeledahan secara maraton di enam titik lokasi yang berbeda.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, memaparkan bahwa wilayah penggeledahan tersebut tidak hanya berpusat di ibu kota, melainkan meluas ke beberapa kota besar lainnya.

"Iya (enam) lokasi penggeledahan pada beberapa saat yang lalu memang masih berlangsung ya beberapa tempat itu ada yang di Jakarta ada yang di Bandung ya terus ada di beberapa tempat lain lah," jelas Syarief dalam konferensi pers di Gedung Kejagung.

Syarief menambahkan, rangkaian penggeledahan ini merupakan draf langkah taktis penyidik demi mengumpulkan dan memperkuat alat bukti dokumen maupun digital.

Fokus penyelidikan diarahkan untuk melengkapi berkas perkara dari sejumlah oknum pejabat BGN serta pihak swasta yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga: Andrew Mulyono Bos Vendor Motor Listrik Jadi Tersangka Kelima Korupsi MBG, Ini Perannya

Kepala BGN Klarifikasi Isu Hoaks Aliran Dana ke Presiden

Di tengah bergulirnya isu penegakan hukum, program MBG juga diterpa serangan disinformasi di jagat maya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, secara tegas membantah narasi viral yang mencatut nama dirinya terkait draf pembagian persentase dana program MBG kepada Presiden. Nanik memastikan kabar tersebut adalah murni berita bohong atau hoaks.

"Saya menegaskan bahwa narasi yang beredar tersebut tidak benar. Saya tidak pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana yang dicantumkan dalam pesan yang beredar di media sosial maupun aplikasi percakapan," tutur Nanik secara tertulis.

Nanik menyayangkan adanya pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memanfaatkan momentum ini untuk membangun opini provokatif demi menimbulkan kegaduhan publik.

Ia mengimbau masyarakat untuk lebih selektif dan selalu merujuk pada kanal komunikasi atau situs resmi lembaga yang sudah terverifikasi sebelum menyebarluaskan informasi.