Kejagung Tak Ampuni Tersangka Korupsi BGN, Pasal TPPU Menanti untuk Pulihkan Kerugian Negara

Suara.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan para tersangka korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) bakal dikenakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Nanti pasti lah ( ditetapkan TPPU),” kata Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febri Adriansyah, di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Penyidik kata Febri, kekinian tengah mendalami apakah ada bukti untuk menjerat para tersangka dengan pasal TPPU, khususnya kepada Dadan Hindayana, selalu pimpinan BGN.

“Pasti, kalau ada alat bukti kita kejar,” jelasnya.

Senada dengan Febrie, Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan pihaknya juga bakal menelisik dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh para tersangka.

“Pasti kita akan mengejar, pihak-pihak yang dianggap terlibat pasti. Tidak hanya mempidanakan orangnya, tapi bagaimana kita juga memulihkan kerugian negara dengan salah datunya instrumen TPPU terhadap pihak yang ada kaitan dan yang menerima,” tandasnya.

Dadan Cs Tersangka

Sebelumnya, Kejagung menetapkan eks Kepala BGN, Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya sebagai tersangka.

Kejagung juga menetapkan Komisaris Utama (Komut) PT Yasa Artha Trimanunggal, Andrew Mulyono alias AM, dan Asep Yusuf Somantri alias AYS, yang diketahui merupakan orang kepercayaan dari Sony Sonjaya sebagai tersangka

Baca Juga: Kejagung Buka Peluang Tambah Tersangka Korupsi MBG, Nama-Nama Baru Masih Didalami

Para pimpinan BGN dijadikan tersangka usai terbukti menggunakan yayasan yang terafiliasi dengan mereka sebagai mitra SPPG.

Kejagung menyebut yayasan-yayasan tersebut memperoleh insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari.

Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan intervensi dalam proses pengadaan barang jasa di lingkungan BGN.

Adapun, pengadaan proyek yang menjadi sorotan antara lain pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, pengadaan 32.000 pasang sepatu, puluhan ribu tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Dalam perkara ini, ketiga tersangka dijerat Pasal 603 dan 604 KUHP Baru juncto Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).