4 Terdakwa Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Banding, Amnesty Khawatir Barang Bukti Dimusnahkan

Suara.com - Keputusan banding dari empat anggota TNI yang menjadi terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap pembela HAM, Andrie Yunus, dinilai mengkhawatirkan.

Pasalnya ada potensi barang bukti akam dimusnahkan yang kemudian dapat menghambat proses keadilan.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, berpandangan perkara ini berpotensi tidak berjalan tuntas apabila barang bukti benar-benar dimusnahkan.

Ia menegaskan bahwa alasan pemusnahan barang bukti dalam konteks hukum harus memiliki dasar yang jelas.

“Kasus Andrie terancam masuk keranjang sampah jika vonis Pengadilan Militer II-08 Jakarta berlanjut pemusnahan bukti. Kami masih khawatir dengan vonis tersebut,” kata Usman dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Ia menjelaskan, secara yuridis pemusnahan barang bukti umumnya dilakukan karena keterbatasan tempat penyimpanan, atau karena barang tersebut tergolong berbahaya dan berpotensi disalahgunakan seperti narkotika. Namun, menurutnya, alasan tersebut tidak relevan dalam kasus ini.

“Karena semua alasan pemusnahan itu tidak ada, maka urgensi dimusnahkan pun juga tidak ada. Apalagi vonis hakim tunggal Pengadilan Jakarta Selatan memerintahkan Polda Metro Jaya untuk melanjutkan penyidikan kasus tersebut,” ujarnya.

Usman juga menekankan bahwa selama putusan belum berkekuatan hukum tetap, pihak militer tidak seharusnya langsung memusnahkan barang bukti.

Ia menilai tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya menghalangi proses hukum.

Baca Juga: Buntut Vonis Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, DPR Respons Desakan Revisi UU Peradilan Militer

Menurutnya juga instruksi pemusnahan barang bukti itu dapat menjadi obstruction of justice atau upaya merintangi penyidikan yang sah.

Ia berpandangan, pengajuan banding ini seharusnya menjadi momentum bagi otoritas militer untuk mengembalikan seluruh barang bukti kepada Polda Metro Jaya demi kepentingan penegakan hukum dan keadilan bagi korban.

Usman kemudian meminta Polda Metro Jaya segera mengajukan permintaan pengembalian barang bukti yang sebelumnya telah diserahkan.

Ia menambahkan, kelanjutan penyidikan diperlukan untuk mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya aktor lain di balik serangan terhadap Andrie Yunus yang hingga kini belum terungkap.

Amnesty International Indonesia juga kembali mendesak Presiden untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) guna memastikan proses hukum berjalan transparan.

Selain itu, Usman meminta agar TNI membuka akses bagi penyidik Polda Metro Jaya untuk memeriksa para terdakwa maupun saksi dari unsur militer.