KPK Dalami Keterangan Bupati Kuansing soal Dugaan Amplop untuk Menhut Raja Juli

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami keterangan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby, terkait dugaan pemberian amplop kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik mengatakan informasi tersebut telah masuk dalam materi penyidikan. Namun, penyidik masih perlu mengonfirmasi keterangan dari berbagai pihak sebelum menarik kesimpulan.

"Ya, itu nanti jadi bagian yang akan didalami oleh penyidik. Sementara kan keterangan dari bupati baru satu pihak," kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (4/7/2026).

Taufik menjelaskan, pemeriksaan terhadap Raja Juli Antoni juga dimungkinkan apabila dinilai diperlukan dalam proses penyidikan.

Menurut dia, pemanggilan saksi sepenuhnya bergantung pada kebutuhan penyidik untuk melengkapi alat bukti dan menguji keterangan yang telah diperoleh.

Menanggapi bantahan Raja Juli yang mengaku tidak menerima amplop tersebut, Taufik enggan memberikan penilaian lebih jauh. Ia menegaskan KPK akan bekerja berdasarkan fakta hukum, bukan pernyataan di ruang publik.

"Jadi fakta-fakta, bukan karena komentar-komentar, tapi karena murni kebutuhan penyidikan, baik dari keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa maupun dari dokumen hasil penggeledahan dan penyitaan," ujarnya.

"Itu nanti menjadi bagian yang akan didalami oleh penyidik," sambungnya.

Sebelumnya, Raja Juli Antoni membenarkan adanya amplop yang ditinggalkan Suhardiman Amby saat melakukan audiensi di Kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026.

Baca Juga: Misteri Amplop di Meja Menhut, Raja Juli Ungkap Alasan Baru Dikembalikan 10 Hari Kemudian

Namun, ia menegaskan tidak mengetahui isi amplop tersebut dan langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya.

"Bahwa benar tanggal 2 Juni 2026 ada audiensi Bupati Kuansing di kantor ini. Ini audiensi yang terbuka, bupatinya mengirim surat resmi, dipublikasikan di media sosial, baik saya maupun kementerian, dan ada daftar hadir serta notulensi," kata Raja Juli.

Menurut Raja Juli, dirinya baru menyadari adanya amplop yang ditinggalkan setelah pertemuan selesai.

"Saya tidak tahu isinya apa, tetapi saya merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut, sehingga saya meminta ajudan saya untuk mengembalikannya," ujarnya.

Ia menjelaskan amplop tersebut baru berhasil dikembalikan kepada Suhardiman pada 12 Juni 2026. Proses pengembalian, kata dia, disertai surat jalan yang diterbitkan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Kuansing nonaktif Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles.