Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah kabar adanya kebocoran informasi operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, yang disebut-sebut dipicu intervensi dari orang dalam.

Isu tersebut mencuat setelah KPK menetapkan Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap jual beli jabatan.

Berdasarkan informasi yang beredar, disebutkan ada pihak internal KPK yang mengintervensi tim penyidik di lapangan atas arahan pihak di luar lembaga sehingga operasi diduga bocor.

Namun, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein memastikan informasi tersebut tidak benar.

"Itu tidak benar," kata Taufik kepada wartawan, Senin (6/7/2026).

Ia menilai kabar tersebut hanya sebatas spekulasi yang berkembang di luar proses penyidikan.

"Bisa saja mereka di luar menduga-duga saja," sambungnya.

Dalami Aliran Uang hingga Pelepasan Kawasan Hutan

Di luar perkara dugaan suap jual beli jabatan, KPK juga terus menelusuri dugaan aliran uang yang berkaitan dengan Suhardiman, termasuk proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.

Baca Juga: KPK Pantau Pemulihan Gus Yaqut, Hasil Medis Besok Jadi Kunci Kelanjutan Kasus Haji

Sorotan terhadap perkara itu mengarah kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni setelah ia mengungkap pernah menerima kunjungan Suhardiman di kantornya pada 2 Juni 2026.

Raja Juli menjelaskan audiensi tersebut merupakan pertemuan resmi yang terdokumentasi lengkap, mulai dari surat permohonan, daftar hadir, hingga notulensi rapat.

"Jadi kalau suatu saat pihak KPK memerlukan, atau bahkan kami akan proaktif juga menyerahkan apa yang telah saya sebutkan tadi," ujar Raja Juli.

Ia mengaku baru mengetahui Suhardiman meninggalkan sebuah amplop yang dibungkus map setelah pertemuan selesai.

"Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya tidak merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut, dan saya meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut," katanya.

Menurutnya, amplop tersebut baru bisa dikembalikan oleh ajudannya kepada Suhardiman pada 12 Juni 2026. Proses pengembalian itu, kata Raja Juli, turut dilengkapi surat jalan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan.