Cabut Perpres TNI Jaga Jaksa! Marzuki Darusman Yakin Kejagung Mampu Mandiri Usut Kasus Febrie

Suara.com - Mantan Jaksa Agung RI Marzuki Darusman meyakini Kejaksaan Agung (Kejagung) mampu menangani sendiri perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Menurutnya, justru Kejagung berkepentingan membuktikan kepada publik bahwa penanganan perkara tersebut dilakukan secara objektif.

"Karena Kejaksaan Agung sendiri berkepentingan untuk meng-clear-kan posisinya di publik secara objektif," kata Marzuki, Rabu (15/7/2026).

Marzuki menilai polemik perkara yang menyeret mantan petinggi Korps Adhyaksa itu tidak akan selesai jika terus dilempar ke lembaga penegak hukum lain. Karena itu, ia optimistis Kejagung mampu menuntaskan penyidikan secara profesional.

"Saya yakin (Kejagung) bisa (menangani kasus ini)," katanya.

Di sisi lain, Marzuki mengingatkan pentingnya penerapan prinsip habeas corpus dalam proses hukum terhadap Febrie. Menurutnya, keberadaan seorang tersangka harus jelas karena berkaitan dengan hak untuk menguji keabsahan tindakan hukum melalui mekanisme praperadilan.

Ia menyinggung hingga kini keberadaan Febrie masih menjadi perhatian publik, meski Kejagung telah memastikan mantan Jampidsus itu masih berada di Indonesia setelah sempat muncul isu berada di luar negeri untuk beribadah.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah menerbitkan pencegahan ke luar negeri terhadap Febrie Adriansyah dan pihak swasta berinisial DR alias Don Ritto.

"Habeas corpus itu adalah doktrin mengenai penghadiran tersangka. Nah hari ini kita enggak tahu di mana sekarang (tersangkanya)," ujarnya.

Baca Juga: Disimpan Dalam Koper President! Don Ritto Tak Berani Ungkap Pengusaha Pemilik Duit di Cafe de'Clan

Minta Perpres Pengamanan TNI Dicabut

Dalam kesempatan yang sama, Marzuki juga mendesak pemerintah mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 yang mengatur pelibatan personel TNI dalam pengamanan Kejaksaan.

Menurutnya, pengamanan institusi penegak hukum oleh militer bukan praktik yang lazim dan tidak diperlukan apabila Kejaksaan menjalankan tugasnya secara profesional.

"Tidak ada (pengamanan) itu. Dan saya sekarang mau menganjurkan, cabutlah Perpres itu!" tegasnya.

Ia menilai keamanan Kejaksaan semestinya dibangun melalui penegakan hukum yang adil, bukan dengan pengamanan bersenjata dari militer.

"(Menjadi) aman (kantor) Kejaksaan Agung kalau dia melakukan tindakan-tindakan yang semestinya dilakukan untuk menegakkan hukum dan keadilan," pungkasnya.