Sudah 59 Nyawa Melayang! Komnas HAM Tagih Janji Pemerintah Urus 100 Ribu Pengungsi Papua

Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah menjadikan perlindungan warga sipil, penegakan hukum yang akuntabel, serta percepatan penanganan lebih dari 100 ribu pengungsi internal sebagai prioritas di tengah konflik yang terus berlangsung di Papua.

Koordinator Tim Pengamatan Situasi HAM menuju Dialog Kemanusiaan di Papua (Tim Papua), Atnike Nova Sigiro, mengatakan kondisi keamanan dan pemenuhan hak-hak sipil di Papua masih memprihatinkan meski pemerintah telah menggelontorkan berbagai kebijakan dan sumber daya.

"Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dan alokasi sumber daya, kondisi keamanan dan hak-hak sipil di Papua masih jauh dari optimal. Terdapat 42 peristiwa kekerasan yang tercatat, dengan mayoritas melibatkan kelompok bersenjata dan aparat keamanan. Ini mengakibatkan 59 korban jiwa, sebagian besar adalah warga sipil," ungkap Atnike di Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Menurut Atnike, konflik bersenjata yang berkepanjangan juga memicu meningkatnya jumlah pengungsi internal, terutama di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Situasi tersebut berdampak pada berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang memerlukan penanganan segera agar tidak memperburuk kondisi masyarakat terdampak.

Karena itu, Komnas HAM meminta pemerintah memperkuat perlindungan terhadap warga sipil, memastikan penegakan hukum berjalan secara akuntabel, serta memberikan respons cepat terhadap kebutuhan para pengungsi.

Anggota Tim Papua Komnas HAM, Amiruddin Al-Rahab, menekankan bahwa perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak yang tinggal di lokasi pengungsian.

"Menurut data yang tercatat ada lebih dari 100.000 pengungsi, dan kami meminta semua instansi pemerintah yang terlibat di Papua untuk segera melakukan intervensi," tegas Amiruddin.

Ia menambahkan, Komnas HAM telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, serta instansi terkait lainnya untuk mendorong percepatan penanganan persoalan kemanusiaan di Papua.

Baca Juga: Prabowo Ungkap Temuan Harta Karun Baru dari BRIN dan TNI: Cadangan Emas Raksasa di Papua

Melalui hasil pemantauan tersebut, Komnas HAM berharap pemerintah lebih mengedepankan pendekatan dialogis dan berorientasi pada kemanusiaan dalam menyelesaikan konflik di Papua.

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi rekomendatif, Komnas HAM menyatakan akan terus memberikan masukan kebijakan dan mendorong langkah konkret agar perlindungan HAM bagi masyarakat Papua dapat berjalan lebih efektif.