PDIP Sambut Prabowonomics Berbasis Marhaenisme, Minta Bukti Keberpihakan pada Rakyat

Suara.com - PDI Perjuangan menyambut baik digaungkannya kembali asas Marhaenisme sebagai filosofi di balik arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto melalui Prabowonomics.

Namun, PDIP mengingatkan agar Marhaenisme tidak berhenti sebagai istilah politik. Menurut partai tersebut, semangat Marhaenisme harus dibuktikan melalui kebijakan konkret yang benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil di akar rumput.

"Marhaenisme ini kan suatu asas, teori perjuangan, dan cara bagaimana Indonesia mencapai merdeka," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026).

"Kami mengucapkan terima kasih bahwa Presiden Prabowo juga menggaungkan itu untuk menegaskan tentang watak kekuasaan yang berpihak kepada rakyat banyak," lanjut Hasto.

Marhaenisme Harus Perkuat Produksi Rakyat

Hasto menjelaskan, Marhaenisme yang dicetuskan Bung Karno menekankan kedaulatan rakyat kecil, khususnya petani dan pekerja.

Karena itu, jika Prabowonomics mengadopsi semangat Marhaenisme, menurut Hasto, implementasinya harus terlihat dari upaya memperkuat alat produksi yang dimiliki rakyat.

"Ketika kita berteriak Marhaenisme, maka bagaimana petani itu bisa berdaulat, bagaimana petani bisa mendapatkan tanah sebagai alat produksinya, mendapatkan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan kualitas produknya, serta benih-benih unggul karya anak bangsa. Itu yang harus dijabarkan," tegasnya.

Menurut Hasto, keberpihakan kepada rakyat tidak cukup hanya ditunjukkan melalui narasi, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan yang mampu mengatasi persoalan struktural dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam

PDIP Dorong Istilah Indonesianomics

Hasto mengungkapkan, PDI Perjuangan sebenarnya lebih mendorong penggunaan istilah Indonesianomics untuk menggambarkan konsep ekonomi yang berlandaskan pada gagasan para pendiri bangsa.

Menurutnya, konsep ekonomi Indonesia telah dirumuskan melalui Pancasila, UUD 1945, serta Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana demi mewujudkan cita-cita Trisakti.

Meski demikian, Hasto menegaskan keberhasilan visi ekonomi seorang presiden tidak ditentukan oleh nama atau istilah yang digunakan untuk menyebut konsep tersebut.

Menurut dia, ukuran keberhasilan justru terletak pada hasil kerja dan pengakuan masyarakat terhadap dampak kebijakan yang dijalankan.

"Gagasannya untuk adil, makmur, berdaulat itu gagasan yang lahir dari Indonesia merdeka, bukan gagasan orang per orang. Kekuatan itu ada di produksi rakyat, bukan di oligarki," kata Hasto.

"Jadi bukan dari namanya dulu, tapi dari kerja konkretnya di dalam mengubah persoalan struktural memakmurkan rakyat, baru rakyat memberikan pengakuan," imbuhnya.