- Pakar hukum Chairul Huda menyatakan Polda Metro Jaya sah menggeledah rumah Sentul asalkan mendapat izin ketua pengadilan negeri.
- Ahli hukum Rasji menilai penggeledahan di luar wilayah yuridiksi tanpa dasar kewenangan yang tepat dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang.
- Kuasa hukum Febrie Diansyah mengungkap adanya ketidaksesuaian antara wilayah hukum surat perintah penggeledahan dan lokasi objek di Kabupaten Bogor.
Suara.com - Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda menanggapi soal anggapan tidak sahnya penggeledahan rumah eks Jampidsus Febrie Adriansyah di Sentul.
Tudingan penggeledahan tidak sah sebab dilakukan oleh Polda Metro Jaya di luar wilayah hukum Polda Metro.
Chairul Huda menjelaskan, jika sistem kepolisian Indonesia merupakan sistem negara kesatuan. Sehingga dalam hal ini Polda Metro Jaya juga berwenang melakukan penggeledahan di luar wilayah hukumnya.
“Pembagian wilayah hukum itu hanya sifatnya pembagian beban tugas,” kata Chairul Huda, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (21/8/2026).
Sehingga, Chairul berpendapat hal tersebut boleh saja dilakukan, sepanjang telah mengantongi izin dari ketua pengadilan negeri setempat.
“Jadi seluruh problem berkenaan dengan kewenangan itu sudah di-take over oleh pengadilan negeri dengan memberi persetujuan atau memberi izin. Sehingga tidak ada lagi persoalan ini wilayah hukum Polda Metro atau bukan,” jelasnya.
Diketahui, penggeledahan kediaman mantan Jampidsus Febrie Adriansyah di Sentul, Bogor, dinilai bukan kewenangan Polda Metro Jaya.
Hal itu disampaikan oleh Ahli hukum tata negara dan administrasi negara Universitas Tarumanagara (Untar) Rasji dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026).
Rasji yang dihadirkan sebagai saksi ahli kubu Febrie, menilai kewenangan aparat penegak hukum dalam upaya paksanya memiliki batas wilayah atau yuridiksi. Batasan tersebut mencakup waktu, tempat, dan substansi tindakan pejabat.
Baca Juga: Praperadilan Febrie Adriansyah, Ahli UGM Sebut Penetapan Tersangka Tak Wajib Diperiksa Dulu
"Ketika tempatnya di dalam wilayah yurisdiksi pejabat yang berwenang, maka pejabat itu punya wewenang melakukan tindakan," kata Rasji.
Rasji menyebut, kewenangan itu dapat menjadi masalah jika tindakan dilakukan di luar wilayah yurisdiksi pejabat yang bersangkutan.
Bahkan, tindakan itu bisa masuk dalam kategori sewenang-wenang.
"Tapi ketika di luar wilayah yurisdiksi, maka itu adalah bukan wewenangnya. Ketika melakukan seberang wilayah, itu menjadi tindakannya sewenang-wenang. Karena tidak punya dasar melakukan itu di wilayah lain," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah menunjukkan dua surat perintah penggeledahan kepada Rasji.
Surat pertama dengan nomor 2934 menyebut wilayah hukum penggeledahan berada di wilayah Polda Metro Jaya.
Tag
Berita Terkait
-
Praperadilan Febrie Adriansyah, Ahli UGM Sebut Penetapan Tersangka Tak Wajib Diperiksa Dulu
-
Praperadilan Febrie Adriansyah, Ahli: Kesalahan Administrasi Tak Batalkan Status Tersangka
-
Jeep Mercedes-Benz Terbakar di Tol Jagorawi, 2 Orang Tewas Terpanggang Tak Bisa Keluar
-
Jika Praperadilan Febrie Adriansyah Dikabulkan, Penyitaan Aset Batal Demi Hukum
-
Minta Praperadilan Febrie Ditolak, Kejagung: Tak Ada Duplikasi Penetapan Tersangka
Terpopuler
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
- Kunjungi Korban Gempa di NTT Hari Ini, Gus Miftah Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Ahli UMJ Sebut Penggeledahan Rumah Febrie di Sentul Tetap Sah, Wilayah Hukum Bukan Penghalang
-
Aging Population dan Gen Z yang Terjepit Generasi Sandwich
-
Asap Karhutla Ganggu Penerbangan di Nabire, Dua Pesawat Batal Beroperasi
-
Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani Raih Gelar Doktor dari Universitas Indonesia
-
Kalimantan Membara, Ridwan Andi Wittiri Desak Evaluasi Total Karhutla: Ini Soal Nyawa Rakyat
-
Viral Kuskus Waigeo di Atas Pohon Tumbang: Saat Hutan Habitat Satwa Endemik Papua Menyusut
-
Bung Ropan Ubah Pernyataan soal Rizky Ridho, Peluang ke Timnas Indonesia Masih Terbuka
-
Sempat Ingin Berhenti demi Orang Tua, Kasman Kini Jadi Jembatan Bahasa di Industri Nikel Obi
-
Siapkan 1.000 Pengacara dan Digitalisasi Data, PPP Mulai Panaskan Mesin Hadapi Pemilu 2029
-
Hadirkan CFX Cryptalk dan CFX Seaside Mixer, Ekosistem CFXM Dorong Sinergi Industri Aset Digital