- Pengamat UGM Fahmy Radhi menilai kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memangkas ekspor gas ke Singapura pada Selasa (27/10/2026) sebagai tindakan keliru.
- Alasan pemenuhan kebutuhan domestik dibantah karena pasokan gas nasional saat ini sangat berlimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal.
- Dampak kebijakan tersebut adalah penurunan devisa negara serta melemahnya posisi tawar karena pasokan gas Indonesia hanya dua persen kebutuhan Singapura.
Suara.com - Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyoroti kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang melakukan pemangkasan ekspor gas bumi ke Singapura.
Langkah yang diambil pemerintah tersebut dinilai sebagai keputusan keliru yang didasari alih-alih alasan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
"Keputusan Bahlil untuk menghentikan, kemudian direvisi mengurangi ekspor gas ke Singapura, menurut saya ini keputusan yang blunder dan berpotensi menjadi bumerang bagi Indonesia," kata Fahmy kepada Suara.com, Selasa (27/10/2026).
Fahmy membantah klaim pemerintah yang menjadikan pemenuhan kebutuhan domestik sebagai argumen utama di balik pemangkasan ekspor.
Menurutnya, kondisi pasokan gas bumi di dalam negeri saat ini sangat berlimpah dan bahkan banyak yang belum termanfaatkan secara optimal.
"Nah, kalau alasannya adalah untuk memprioritaskan kebutuhan di dalam negeri, saya kira tidak benar juga gitu ya, karena ketersediaan gas bumi di Indonesia itu berlimpah ruah bahkan belum digunakan secara optimal," tandasnya.
Keputusan yang tergesa-gesa ini dinilai hanya akan menghantam penerimaan negara sendiri. Pemangkasan volume pengiriman gas ke Singapura secara otomatis bakal memangkas pemasukan devisa hasil ekspor yang sangat dibutuhkan oleh perekonomian nasional.
"Nah, dengan pengurangan tadi yang jelas kerugian Indonesia itu akan mengurangi gitu ya pendapatan devisa yang diperoleh dari ekspor ke Singapura tadi. Itu saya kira blunder gitu ya," ujarnya.
Di sisi lain, gertakan pemangkasan ekspor tersebut justru tidak berampak besar bagi Singapura karena porsi gas Indonesia hanya sekitar dua persen dari total kebutuhan mereka. Kondisi ini membuat posisi tawar Indonesia lemah.
Pemerintah mendesak untuk segera menghentikan retorika ancaman dan kembali pada diplomasi yang rasional. Langkah terbaik jangka pendek adalah memperbaiki hubungan bilateral serta tetap menghormati seluruh komitmen kontrak pasokan gas yang masih berjalan.
"Perbaiki hubungan dengan Singapura tadi, kemudian dialogkan, termasuk keputusan untuk mengurangi gas tadi. Kalau memang Singapura masih membutuhkan sesuai dengan kontrak ya penuhi," tandasnya.