- Pengusaha HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy mengunjungi Vietnam pada 27 Oktober 2026 untuk menjajaki perdagangan batu bara dan kemitraan budi daya benih lobster.
- Gus Lilur mendesak KPK mengusut dugaan jual beli suara Muktamar ke-35 NU setelah melapor pada 12 Oktober 2026.
- Ia juga menyerukan agar KH Miftachul Akhyar mundur dari jabatan Rais Aam PBNU karena berbagai persoalan kepemimpinan.
Suara.com - Pengusaha Nahdlatul Ulama, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, melakukan kunjungan kerja ke Hanoi dan Ho Chi Minh City, Vietnam, untuk menjajaki pengembangan bisnis perdagangan batu bara dan kemitraan budi daya benih bening lobster (BBL).
Di tengah aktivitas bisnis tersebut, Gus Lilur tetap melanjutkan desakannya agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan jual beli suara dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).
Ia juga kembali menyerukan agar KH Miftachul Akhyar mundur dari jabatan Rais Aam PBNU.
Gus Lilur menegaskan, aktivitas bisnis dan perjuangannya di lingkungan NU merupakan dua hal yang berjalan beriringan dengan prinsip yang sama, yakni keterbukaan dan pertanggungjawaban.
“Saya tidak sedang menjalani dua hidup. Di dagang maupun di jam'iyyah, ukurannya satu: berani dibuka, berani diperiksa,” ujar Gus Lilur dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).
Dalam kunjungannya ke Vietnam, Gus Lilur mengaku menerima tawaran pasokan batu bara dengan spesifikasi ICI 1 hingga ICI 5 dan skema penyerahan CIF Vietnam.
Volume yang dibicarakan disebut mencapai 20 juta metrik ton. Menurut Gus Lilur, penandatanganan kontrak dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Namun, ia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut belum dapat dinyatakan terealisasi karena masih menunggu penandatanganan kontrak, kesepakatan harga, pengaturan jadwal pengapalan, perizinan, serta pemenuhan kewajiban para pihak.
“Kontrak belum diteken. Kapal belum berlayar. Saya tidak mau dipuji karena sesuatu yang belum terjadi. Nanti saja, kalau barangnya sudah jalan,” katanya.
Gus Lilur menyebut upaya tersebut sebagai kelanjutan dari rintisan perdagangan batu bara ke Vietnam yang telah ia mulai pada 2015, tetapi kemudian terhenti ketika dirinya menjalani pidana penjara dalam perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
“Orang mengira penjara itu akhir. Buat saya itu jeda,” ucapnya.
Selain perdagangan batu bara, Gus Lilur mengaku tengah membangun kembali jaringan kemitraan budi daya benih bening lobster di Vietnam.
Ia menegaskan bahwa dirinya mendukung penghentian ekspor BBL sebagaimana kebijakan pemerintah.
Menurutnya, persoalan utama yang harus diselesaikan adalah praktik penyelundupan dan perdagangan ilegal yang merugikan nelayan serta perekonomian nasional.
“Dulu ekspor BBL dikuasai mafia. Wajar kalau Presiden menghentikannya, dan saya termasuk yang mengapresiasi. Yang saya lawan bukan kebijakannya. Yang saya lawan mafianya,” katanya.