- Kepala Diskominfotik DKI Jakarta Marulina Dewi menyatakan penipuan berkedok pejabat dan hoaks mendominasi wilayah Jakarta pada Senin, 2 November 2026.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengedukasi warga secara langsung melalui lurah, pengurus RT/RW, dan kader posyandu untuk mengenali berita palsu.
- Pemprov DKI Jakarta menggandeng pelajar lewat program Duta Antihoaks agar sosialisasi pencegahan hoaks lebih mudah diterima masyarakat.
Suara.com - Penipuan dengan mencatut nama pejabat publik menjadi salah satu hoaks yang banyak beredar di Jakarta. Modusnya antara lain menggunakan undangan palsu hingga phishing untuk mengelabui masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Marulina Dewi mengatakan, selain penipuan, hoaks terkait bantuan sosial, kesehatan, dan kebencanaan juga banyak ditemukan.
“Hoaks terbanyak saat ini adalah penipuan, seperti undangan palsu, kemudian phishing, dan informasi-informasi lainnya mengatasnamakan pejabat atau orang lain. Nah, itu perlu diperangi,” kata Dewi di Balai Kota, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Untuk mengantisipasi penyebaran hoaks, Diskominfotik DKI melakukan edukasi dengan melibatkan lurah, pengurus RT dan RW, hingga kader posyandu.
Warga diberikan informasi mengenai program pemerintah sekaligus cara mengenali berita palsu.
Pemprov DKI juga menggandeng pelajar melalui program Duta Antihoaks. Para siswa yang terpilih akan menjadi mitra pemerintah untuk mengedukasi masyarakat selama satu tahun.
“Itu sudah kita lakukan, bahkan di sekolah-sekolah. Dengan adanya Duta Antihoaks, nanti satu tahun ke depan, mereka menjadi partner dari kami,” tutur Dewi.
Dewi mengatakan, pelibatan pelajar diharapkan membuat edukasi lebih mudah diterima masyarakat karena disampaikan dengan bahasa yang dekat dengan keseharian warga.
“Karena gaya bicaranya itu tidak lagi seperti gaya government style, tetapi gaya anak muda, yang kami yakin mudah untuk diterima oleh masyarakat pada umumnya,” ungkapnya. (Antara)