-
Sengketa utang pajak Hashim Djojohadikusumo senilai CHF 131,2 juta di Swiss kembali viral.
-
Tim hukum Hashim mengklaim bangkrut akibat membiayai kampanye politik Prabowo Subianto, tetapi ditolak pengadilan.
-
Isu ini mencuat ke publik usai munculnya simpang siur informasi mengenai aturan pajak digital.
Suara.com - Isu kewajiban perpajakan Hashim Djojohadikusumo tahun 2024 di Jenewa kembali mencuat ke publik lewat unggahan media sosial. Pengungkapan dokumen hukum ini memantik sorotan publik terhadap rekam jejak finansial adik Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Pengusutan media lokal dan laporan investigasi mengonfirmasi adanya nilai sengketa pajak yang sangat fantastis di kawasan Swiss. Tagihan tersebut tercatat membebankan angka triliunan rupiah kepada pengusaha nasional ini beserta istrinya.
Diungkit akun IG @Folk.cyber, berdasarkan data otoritas setempat per April 2024, nilai kewajiban pajak bersama pasangan tersebut menembus CHF 131,2 juta. Angka tagihan yang setara USD 154 juta itu memicu serangkaian tindakan penyitaan aset lokal.
"Per April 2024, kewajiban pajak bersama mereka tercatat mencapai CHF 131,2 juta atau sekitar USD 154 juta menurut otoritas Jenewa," tulis @Folk.cyber.
Proses penagihan paksa oleh otoritas Jenewa berdampak langsung pada aset properti mewah milik keluarga pengusaha ini. Dua unit vila yang terikat dengan keluarga tersebut akhirnya masuk daftar lelang resmi senilai CHF 12,3 juta.
Pemberitaan media Swiss, swissinfo.ch, turut mengonfirmasi dinamika sengketa hukum yang melibatkan nama besar dari Indonesia ini. Laporan investigatif mereka secara spesifik menyoroti klaim insolvensi yang diajukan oleh pihak pengacara.
Dalam artikel tahun 2024 media itu menuliskan judul "Sengketa pajak Swiss mencoreng politik Indonesia." Foto Hashim tampak jelas terpampang di berita tersebut.
"Pengusaha Indonesia Hashim Djojohadikusumo, mantan penduduk Jenewa, mengklaim di pengadilan Swiss bahwa ia bangkrut karena membiayai kampanye politik saudaranya, presiden terpilih Prabowo Subianto," tulis artikel itu dalam kalimat pembuka.
"Pendanaan ini konon telah berdampak buruk pada kekayaannya, sehingga mencegahnya untuk melunasi utang pajak sebesar CHF 131 juta ($145 juta) yang ditinggalkannya di Swiss. Setidaknya, itulah yang berulang kali dijelaskan oleh pengacara Swiss-nya kepada pengadilan Jenewa.Tautan eksternaldan ke Pengadilan FederalTautan eksternal."
Penyingkapan berkas hukum ini memancing beragam reaksi sinis dari warganet di berbagai platform digital. Banyak pengguna internet mengaitkan beban tunggakan tersebut dengan kebijakan pemungutan pajak domestik saat ini.
Unggahan akun @Folk.cyber dibanjiri ribuan komentar yang mempertanyakan keadilan pemungutan pajak bagi masyarakat biasa. Sebagian publik berspekulasi mengenai motif di balik sokongan finansial besar-besaran untuk kegiatan politik.
"Dipaksa bayar pajak sama orang yg punya utang pajak," tulis salah satu warganet di kolom komentar.
"Jd dia bantu prabowo jd presiden biar bisnis2nya lancar?" timpal pengguna internet lainnya.
"Jadi kita bayar pajak buat bayar utang pajak si Hasim, DAHM BROO DAHMN..." sahut akun berbeda.
"Pantesan pajak di genjot karna uangnya mau pakai bayar hutang pribadi," tambah warganet lain.
Perbincangan mengenai rekam jejak keuangan ini mencuat tepat setelah penyampaian rencana kebijakan perpajakan baru di dalam negeri. Pernyataan dari internal Kamar Dagang dan Industri Indonesia sempat memicu salah paham terkait implementasi pajak digital.
Direktorat Jenderal Pajak langsung memberikan klarifikasi resmi guna meredam simpang siur informasi di tengah masyarakat. Kendati demikian, sorotan publik terhadap sengketa finansial di Swiss tetap bergulir hangat di ruang publik.