Suara.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan sektor perbankan untuk mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Langkah ini diarahkan untuk mendukung pemanfaatan peluang kerja luar negeri sekaligus memperkuat pembiayaan peserta Program SMK Go Global.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi KUR Penempatan Pekerja Migran dalam Mendukung Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri melalui Program SMK Go Global yang berlangsung di Kantor KP2MI, Jakarta, Rabu 4 November 2026.
Rapat dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan serta Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Leontinus Alpha Edison.
Turut hadir perwakilan BPI Danantara, yakni Senior Director Portfolio Governance Aloysius Budi Santoso dan Senior Director Human Capital DAM Aditya Arisusetio. Dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hadir perwakilan Departemen Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan Perbankan Daerah, Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah, serta Departemen Pengawasan Bank Pemerintah.
Rapat juga melibatkan bank penyalur KUR, yakni BNI yang diwakili SEVP Commercial & SME Andy Yusdiman dan Business Program Division Head Faizal Isnaeni; Bank Mandiri yang diwakili Vice President Wenry Okto Fransius Tampubolon; Bank Syariah Indonesia (BSI) yang diwakili Product Department & Business Strategy Department Head Micro Business Group Asmiyatul Zumroh; serta Bank BTN yang diwakili Vice President Micro Business Royansyah Putra Ginting.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mendorong optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk memastikan calon pekerja migran memiliki akses pembiayaan yang memadai sebelum berangkat bekerja ke luar negeri.
"Optimalisasi pembiayaan penting untuk mendukung Program SMK Go Global sekaligus mencegah calon pekerja migran Indonesia (CPMI) terjerat pinjaman ilegal maupun pinjaman berbunga tinggi yang dapat memberatkan mereka sejak sebelum bekerja," imbuh Menteri Mukhtarudin.
Dalam rapat tersebut, Menteri Mukhtarudin menyampaikan bahwa plafon KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia telah mencapai Rp443,5 miliar dengan dukungan 20 bank penyalur.
Menteri Mukhtarudin menyebut capaian penyalurannya telah mencapai 84,5 persen dan menilai skema pembiayaan tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung pelaksanaan SMK Go Global.
Menurutnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 triliun melalui APBN untuk peningkatan kapasitas calon pekerja migran dalam Program SMK Go Global.
Namun, lanjut Menteri, dukungan pembiayaan tidak cukup berhenti pada pelatihan dan peningkatan kompetensi. Kebutuhan biaya pemberangkatan juga harus mendapat perhatian agar peserta yang telah dipersiapkan dapat melanjutkan proses penempatan.
Sejumlah komponen biaya yang perlu diperhitungkan antara lain pemeriksaan kesehatan atau medical check-up (MCU), tiket perjalanan, dan kebutuhan administrasi lainnya. Pembiayaan tersebut memiliki karakteristik berbeda di setiap negara tujuan.
"Ada negara yang biaya penempatannya ditanggung pemberi kerja, tetapi ada pula komponen biaya yang masih harus dipenuhi oleh calon pekerja migran," ujar Menteri.
Mukhtarudin menegaskan, persoalan biaya pemberangkatan dapat menjadi kendala dalam proses penempatan apabila CPMI tidak memiliki kemampuan pembiayaan. Kondisi tersebut berisiko mendorong calon pekerja migran mencari pinjaman dari sumber informal, termasuk pinjaman ilegal dengan bunga tinggi.