- Singapura mengusulkan denda maksimal 20 juta dolar Singapura bagi perusahaan pembakar hutan.
- Korporasi terduga wajib membiayai auditor swasta untuk menyelidiki keterlibatan mereka dalam kasus kabut asap.
- Pemerintah Singapura berwenang membekukan transaksi bisnis dan akses keuangan perusahaan pencemar lingkungan.
Sanksi denda harian yang sebelumnya maksimal 100 ribu dolar Singapura kini dinaikkan menjadi 1 juta dolar Singapura per hari. Batas maksimal akumulasi denda pidana juga melonjak sepuluh kali lipat dari nilai awal sebesar 2 juta dolar Singapura.
"Besaran penalti yang lama sebanding dengan pelanggaran pencemaran domestik, tetapi dampak buruk kabut asap lintas batas yang serius perlu dicegah dengan penalti yang lebih tegas untuk menegaskan gravitas pelanggaran tersebut," jelas Grace Fu.
Selain hukuman denda harian, pengadilan kini berhak menyita seluruh keuntungan finansial yang diperoleh perusahaan dari praktik pembakaran lahan ilegal tersebut. Langkah perampasan aset ini bertujuan merampas manfaat ekonomi yang dinikmati korporasi pembakar hutan.
Pemerintah juga membuka jalur gugatan perdata dengan ancaman sanksi finansial maksimal sebesar 10 juta dolar Singapura. Aturan ini melarang pemberian sanksi ganda sehingga suatu perusahaan tidak bisa dijatuhi sanksi pidana dan perdata sekaligus untuk kasus yang sama.
Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup juga diberi wewenang khusus untuk merilis daftar hitam pengusaha atau perusahaan yang terbukti memicu kabut asap. Entitas yang masuk dalam daftar tersebut bakal menghadapi sanksi pemblokiran aktivitas bisnis secara menyeluruh.
Perusahaan yang masuk daftar hitam akan dilarang melakukan transaksi perdagangan, menerima pinjaman bank, hingga mengakses dukungan finansial di Singapura. Otoritas Moneter Singapura akan turun tangan langsung untuk mengawasi pembatasan layanan keuangan bagi entitas bermasalah tersebut.
"Wewenang untuk menetapkan status dan menerapkan pembatasan ini bertujuan untuk memberikan konsekuensi ekonomi bagi mereka yang bertanggung jawab atas pembakaran tidak bertanggung jawab atau memiliki hubungan yang terbukti dengan pembakaran tersebut," papar Grace Fu.
Aturan pembatasan bisnis ini juga memutus rantai pasok agar perusahaan pembeli tidak lagi menampung hasil perkebunan dari lahan yang dibakar. Langkah ini memaksa korporasi besar memperketat transparansi dan pengawasan terhadap seluruh mitra bisnis mereka.
"Tujuannya bukan untuk memberikan jaminan mustahil bahwa risiko tidak akan pernah muncul, tetapi untuk memastikan bahwa perusahaan tidak menutup mata terhadap praktik kehutanan dan pertanian yang tidak bertanggung jawab," tegas Grace Fu.
Perusahaan yang nekat melanggar aturan pembatasan komersial ini mengancam denda tambahan hingga 1 juta dolar Singapura untuk setiap bentuk pelanggaran. Publikasi daftar hitam korporasi bermasalah dipastikan menjadi senjata tambahan untuk memperkuat efek jera di industri kehutanan dan agrikultur.
Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas (THPA) pertama kali disahkan oleh Pemerintah Singapura pada tahun 2014 untuk menjerat pelaku pembakaran hutan di luar negeri yang dampaknya merusak kualitas udara Singapura. Regulasi ini dirancang agar Singapura dapat menuntut tanggung jawab pidana maupun perdata terhadap korporasi asing yang memicu krisis asap di wilayahnya.
Langkah revisi ketat pada akhir tahun 2026 ini diambil setelah Singapura dihantam krisis kabut asap terburuk dalam rentang waktu lebih dari satu dekade. Selama periode September hingga Oktober, warga Singapura harus menghirup udara beracun dengan kategori tidak sehat selama 33 hari dan kategori sangat tidak sehat selama 5 hari, yang akhirnya mendorong pemerintah memperkuat aturan hukum demi melindungi kesehatan masyarakat.