- Kabareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan dua petinggi Polri sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo serta pejabat negara pada 3 November 2026.
- Badan intelijen Inggris MI5 pernah memantau komunikasi telepon Raja Edward VIII atas otorisasi pemerintah pada Desember 1936 di tengah krisis konstitusional.
- Raja Edward VIII akhirnya menandatangani instrumen abdikasi pada 10 Desember 1936 dan melepaskan takhta kerajaan Inggris setelah menghadapi krisis tersebut.
Suara.com - Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga dilakukan oleh eks Kapolri, Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah petinggi Polri menyita perhatian publik.
Menurut keterangan dari Kabareskrim Polri, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi disebut masih menjalani pemeriksaan.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo.
Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, petinggi media, tokoh organisasi masyarakat (ormas), pengusaha, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga diduga menjadi sasaran.
"Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," kata Asep di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026)
Aksi penyadapan yang dilakukan pemerintah terhadap rakyatnya kerap terjadi di berbagai penjuru dunia, namun ada satu peristiwa sejarah soal penyadapan terhadap pemimpin negara yang berujung turun tahta.
MI5 Pantau Telepon Raja Edward VII
Pemerintah Inggris pernah menyadap komunikasi Raja Edward VIII pada 1936, ketika kerajaan dilanda krisis besar akibat keinginan sang raja menikahi Wallis Simpson.
Operasi pengawasan itu melibatkan badan intelijen MI5 dan dilakukan atas otorisasi Menteri Dalam Negeri Sir John Simon.
Kasus tersebut menjadi salah satu peristiwa langka dalam sejarah Inggris ketika aparat keamanan memantau komunikasi seorang raja yang masih berkuasa.
Penyadapan dilakukan di tengah ketegangan antara Edward VIII dan pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri Stanley Baldwin.
Dikutip dari The Guardian, dokumen rahasia yang dibuka kepada publik mengungkap adanya instruksi pemerintah untuk menyadap telepon Edward VIII.
Nota rahasia tertanggal 5 Desember 1936 memerintahkan General Post Office (GPO) mengatur intersepsi komunikasi telepon sang raja.
Instruksi tersebut mencakup komunikasi antara Fort Belvedere, kediaman Edward VIII, dan Buckingham Palace dengan sejumlah alamat di London serta wilayah Eropa daratan.
MI5 Pantau Komunikasi Sang Raja