- Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyatakan pengadaan 23 trainset baru setelah bertemu Presiden Prabowo pada 5 November 2026.
- KAI membatalkan rencana impor kereta bekas dan mengandalkan industri dalam negeri melalui PT INKA serta kerja sama produsen asing.
- Kebijakan baru ini mengubah keputusan Komisi VI DPR RI yang sebelumnya telah menyetujui impor kereta bekas pada 23 September 2026.
Suara.com - Kebijakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait pengadaan armada KRL berubah setelah Direktur Utama KAI bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (5/11/2026).
Jika sebelumnya KAI mengusulkan impor kereta bekas untuk mengatasi kekurangan armada, kini perusahaan pelat merah itu menegaskan pengadaan kereta harus berupa unit baru.
Padahal, Komisi VI DPR RI sebelumnya telah menyetujui rencana impor kereta bukan baru atau bekas sebagai solusi untuk mengatasi ancaman krisis armada KRL Jabodetabek.
"Kita enggak impor bekas. Pokoknya buat rakyat, harus yang baru," kata Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin usai rapat dengan Prabowo, Kamis (5/11/2026).
Sebagai alternatif, KAI akan mengandalkan pemenuhan kebutuhan kereta dari industri dalam negeri, salah satunya melalui PT Industri Kereta Api (INKA).
"Salah satunya nanti sebagian ke INKA. Wajib mendukung industri dalam negeri," ujar Bobby.
Ketika ditanya apakah kebutuhan kereta baru akan dipenuhi melalui impor dari luar negeri, Bobby menyebut kemungkinan kerja sama produksi antara PT INKA dan produsen asing.
"Luar negeri harus kerja sama sama dalam negeri," katanya.
Bobby mengungkapkan, KAI membutuhkan total 23 rangkaian kereta atau trainset baru. Dari jumlah tersebut, sebanyak delapan trainset menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi.
"Kita akan percepat 2-3 tahun. 23 train set baru," kata Bobby.
DPR Sebelumnya Setujui Impor KRL Bekas
Sebelumnya, Komisi VI DPR RI menyetujui langkah KAI untuk mengimpor kereta bukan baru atau bekas. Kebijakan tersebut diusulkan untuk mengatasi ancaman krisis armada KRL Jabodetabek akibat penuaan sarana dan keterbatasan kapasitas produksi dalam negeri.
Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Bobby menjelaskan bahwa kebutuhan armada KRL Jabodetabek diperkirakan terus meningkat seiring proyeksi jumlah penumpang yang mencapai 2,5 juta hingga 3 juta orang per hari pada 2040.
"Kami lanjutkan, Pak. Jadi sampai dengan tahun 2040 itu dengan proyeksi 2,5 sampai 3 juta penumpang harian, kita itu sebenarnya untuk KRL Jabodetabek ini kita butuh sekitar 200 train set untuk penambahan kapasitas plus dengan konservasi dari trainset-trainset yang ada," kata Bobby.