Di tengah percepatan tersebut, Gus Ipul meminta pemerintah daerah mendahulukan keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta warga miskin dan rentan.
“Dahulukan KPM PKH dan BPNT existing serta warga miskin dan rentan, agar tidak ada penerima yang terputus bantuannya di tahun 2027,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Perlinsos Digital akan mengubah cara pemerintah menentukan penerima dan menyalurkan bantuan sosial. Setelah registrasi, kelayakan penerima akan dinilai melalui sistem berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terhubung dengan data administratif lintas instansi.
“Yang menilai nanti sistem, bukan orang lagi. Jadi menteri pun tidak bisa menentukan seseorang mendapatkan bansos atau tidak, termasuk gubernur, bupati, pendamping, camat, lurah. Tidak ada satu pun yang bisa menentukan seseorang dapat bansos atau tidak,” katanya.
Calon penerima yang dinilai berpotensi layak nantinya dapat menominasikan rekening sendiri untuk penyaluran bantuan. Dengan demikian, pemerintah tidak lagi perlu melakukan pembukaan rekening kolektif yang selama ini membutuhkan waktu cukup panjang.
“Kalau dulu yang membukakan rekening pemerintah, jadi nanti ada buka rekening kolektif. Nah, ini perlu waktu tiga sampai empat bulan. Untuk berikutnya, calon penerima bansos menominasikan rekeningnya. Kita tidak perlu membukakan lagi,” jelas Gus Ipul.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, penyaluran bansos melalui Perlinsos Digital ditargetkan mulai diterapkan pada triwulan pertama 2027.
“Registrasi hari ini menentukan siapa yang terlayani di tahun 2027,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah daerah tidak menyia-nyiakan jumlah agen yang sudah terdaftar. Ia menargetkan percepatan registrasi hingga satu juta keluarga per hari.
“Agen ini betul-betul didorong lebih aktif, karena ada satu juta lebih yang sudah daftar. Kalau bisa kita targetkan satu juta KK per hari,” kata Luhut.
Ia juga meminta kepala daerah turun langsung dan memastikan ada penanggung jawab hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
“Saya mohon juga kepala daerah turun langsung dan kerahkan, tunjuk penanggung jawab sampai tingkat kecamatan, kelurahan,” ujarnya.
Menurut Luhut, Perlinsos Digital merupakan langkah awal transformasi digital pemerintahan untuk memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sekaligus mengurangi kebocoran anggaran.
“Ini akan mentransformasi Indonesia menjadi negara yang transparan, efisien, dan akan sangat mengurangi korupsi,” katanya.
Luhut mengingatkan bahwa target registrasi 50 persen keluarga di setiap daerah belum tercapai secara merata.
“Ini baru dua dari 38 provinsi yang mencapainya, yaitu Aceh dan Bali. Beberapa daerah masih di bawah 10 persen. Kita harus lebih kencang lagi,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja bersama mempercepat registrasi, mengingat sistem tersebut dibangun untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Target ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Sangat mungkin, sepanjang kita semua bekerja bahu-membahu, karena kita menolong rakyat kita sendiri,” ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut meminta kepala daerah lebih serius mengawal pelaksanaan Perlinsos Digital. Ia mendorong pembentukan tim atau satuan tugas di setiap daerah dengan melibatkan dinas sosial dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
“Saya mohon dengan segala hormat kepada kepala daerah, tiap-tiap daerah membentuk semacam tim, apa pun namanya. Mau tim atau satgas. Ketuanya, saran saya, kepala dinas sosial,” kata Tito.
Tito juga mengusulkan evaluasi rutin setiap pekan agar perkembangan registrasi di seluruh daerah dapat dipantau secara terbuka.
“Kalau bisa di-breakdown juga per kabupaten. Jadi kita bisa tahu kabupaten mana yang kerja, mana yang enggak. Kita sampaikan ke publik nanti, siapa yang tinggi, kita sampaikan kepada publik,” ujarnya.
Ia menyebut pemerintah akan mempertimbangkan insentif fiskal bagi daerah dengan kinerja registrasi yang baik. Sebaliknya, daerah dengan capaian rendah akan mendapat perhatian dan evaluasi khusus.
“Yang tertinggi kita akan berikan reward. Tapi sebaliknya yang terendah juga akan kita sampaikan ke publik,” katanya.
Tito menegaskan, percepatan registrasi bukan semata-mata untuk memenuhi target pemerintah pusat, melainkan juga membantu pemerintah daerah menjalankan program pengentasan kemiskinan secara lebih tepat sasaran.
“Ini bukan kepentingan kita. Kepentingan masyarakat. Sehingga bansos tepat sasaran,” tegasnya. ***