- Sebanyak 200 RW di Jakarta Barat dan Timur masuk kategori rawan banjir di musim hujan 2026/2027.
- Pemerintah telap menyiapkan 403 lokasi penampungan beserta logistik.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat koordinasi lintas instansi untuk mitigasi dan mengantisipasi curah hujan tertinggi pada Februari 2027.
Suara.com - Sekitar 200 rukun warga (RW) di Jakarta masih masuk kategori rawan banjir dan genangan menjelang musim hujan 2026/2027.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mulai menyiapkan langkah antisipasi, termasuk menyediakan 403 lokasi penampungan bagi warga terdampak.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat mengatakan, pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Lokasi-lokasi rawan itu menjadi prioritas dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir tahun depan.
"Berdasarkan hasil koordinasi kami kemarin, terdapat kurang lebih 200 RW yang masih dalam kondisi titik rawan banjir dan genangan. Kami juga sudah mengidentifikasi, ada 403 lokasi penampungan yang sudah kami siapkan bilamana bencana banjir itu terjadi di 2027," kata Marulitua saat ditemui di Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026).
Wilayah yang masih menjadi titik rawan banjir tersebar di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Di antaranya Rawa Buaya dan Tegal Alur, serta Cawang, Kampung Melayu, dan Cililitan.
"Sejumlah wilayah yang masih menjadi lokasi rawan banjir, antara lain Rawa Buaya dan Tegal Alur di Jakarta Barat serta Cawang, Kampung Melayu, dan Cililitan di Jakarta Timur," papar Marulitua.
BPBD DKI memperkirakan curah hujan tertinggi akan terjadi pada Februari 2027.
Karena itu, Pemprov DKI mulai memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta perangkat daerah untuk menyusun langkah antisipasi menghadapi potensi hujan tinggi hingga ekstrem.
Selain menyiapkan lokasi pengungsian, pemerintah juga mengintensifkan mitigasi melalui sosialisasi kepada masyarakat dan gerakan kebersihan lingkungan, terutama membersihkan serta menguras saluran air.
Arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga mencakup pembenahan infrastruktur pengendalian banjir oleh Dinas Sumber Daya Air. Wali kota, camat, hingga lurah diminta berkoordinasi untuk menggerakkan kegiatan kebersihan di wilayah masing-masing.
Dari sisi kesiapan logistik, BPBD DKI berkoordinasi lebih awal dengan BMKG agar peralatan dan kebutuhan pengungsian bisa didekatkan ke lokasi rawan sebelum banjir terjadi.
"Jadi, tidak menunggu banjir itu datang, tapi kami lebih kepada kesiapsiagaan," ungkap Marulitua.
Peralatan yang disiapkan meliputi perahu karet, tenda pengungsi, tenda posko beserta perlengkapannya, hingga dukungan penerangan dari Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta.
BPBD juga menyiapkan toilet bergerak melalui koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. (Antara)