- Seluruh fraksi partai politik di DPR RI resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Rabu.
- Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tersebut didasari oleh persoalan keabsahan dokumen ijazah Gibran Rakabuming Raka yang dinilai telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
- Jika proses pemakzulan tersebut berhasil dilakukan melalui tahapan konstitusional yang berlaku, langkah itu berpotensi berdampak pada pencabutan jabatan istri Gibran, Selvi Ananda.
Dalam forum tersebut, ia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menurutnya berkaitan dengan keabsahan surat keterangan ijazah Gibran.
Sudding menilai dokumen tersebut telah dinyatakan batal dan tidak sah demi hukum berdasarkan putusan kedua lembaga peradilan itu. Pandangan tersebut menjadi salah satu alasan PAN ikut mengajukan Hak Menyatakan Pendapat.
Selanjutnya, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan usulannya melalui Benny K Harman dan Hinca Panjaitan. Keduanya menyebut sebanyak 18 anggota Fraksi Demokrat turut menandatangani pengajuan HMP.
Demokrat menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan yang dipersoalkan sehingga perlu ada langkah politik melalui mekanisme di DPR.
Fraksi Partai Gerindra menjadi kelompok terakhir yang menyampaikan dokumen pengajuan. Dalam rapat tersebut, Gerindra diwakili Azis Subekti yang menyebut terdapat 11 anggota fraksinya sebagai pengusul.
Seluruh Fraksi DPR Terlibat dalam Pengajuan HMP
Keterlibatan delapan fraksi partai politik di DPR RI memperlihatkan bahwa pengajuan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran mendapatkan dukungan dari seluruh kelompok fraksi yang hadir.
Meski demikian, pengajuan HMP tidak serta-merta membuat Wakil Presiden langsung dapat dimakzulkan. Ada tahapan konstitusional yang harus dilalui sebelum keputusan pemberhentian seorang presiden atau wakil presiden dapat diambil.
Sesuai mekanisme UUD 1945, DPR harus terlebih dahulu menjalankan proses politik dan memenuhi persyaratan pengajuan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses selanjutnya dapat dibawa ke sidang paripurna untuk diteruskan kepada MPR.
Jabatan Istri Gibran
Jika pada proses politik selanjutnya Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari posisinya sebagai wakil presiden, hal itu juga akan berdampak kepada sang istri, Selvi Ananda.
Sebagai istri dari Gibran Rakabuming Raka, Selvi Ananda mengemban beberapa jabatan penting, baik yang saat ini sedang berjalan maupun jabatan di masa lalu ketika suaminya memimpin daerah
Saat ini masih berstatus sebagai istri dari wapres Gibran, Selvi Ananda diketahui menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas).
Jabatan ini diemban oleh Selvi Ananda setelah suaminya dilantik sebagai Wakil Presiden RI.
Selvi Ananda mengemban jabatan ini untuk masa bakti periode 2024–2029. Di posisinya tersebut, Selvi memiliki peran memajukan UMKM, koperasi, dan pengrajin lokal di berbagai wilayah Indonesia.
Mengutip dari laman resmi dekranas.go.id, posisi ketua umum diemban oleh istri Wakil Presiden Republik Indonesia, jika Gibran dilengserkan bukan tidak mungkin posisi Selvi Ananda sebagai ketum Dekranas akan dicabut.
Selain sebagai ketum Dekranas, Selvi Ananda juga mengemban Bunda PAUD Nasional.
Bunda PAUD Nasional merupakan predikat yang diberikan kepada istri atau perempuan kepala pemerintahan/kepala daerah (dari tingkat Presiden/Gubernur hingga Lurah/Desa) atau pejabat yang ditunjuk untuk menjadi penggerak utama dan motivator dalam mewujudkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas.