Gugat Kabinet Gemuk Prabowo ke MK, Pemohon Minta Maksimal 34 Kementerian

Jum'at, 20 November 2026 | 12:23 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta. [Suara.com/Alfian Winanto]
BACA 10 DETIK
  • Dua advokat mengajukan uji materiil Pasal 15 UU Kementerian Negara ke Mahkamah Konstitusi pada November 2026.
  • Para pemohon menggugat pembentukan kabinet gemuk di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai membebani anggaran negara.
  • Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menetapkan kembali batas maksimal jumlah kementerian menjadi sebanyak 34 lembaga.

Suara.com - Dua orang Advokat Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama mengajukan gugatan terkait kabinet gemuk pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Gugatan itu diajukan melalui pengujian materiil Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam permohonannya, mereka meminta agar MK memutuskan aturan batas maksimal jumlah kementerian menjadi paling banyak 34 agar tidak membebani anggaran negara.

“Penghapusan batas maksimal jumlah kementerian memperluas ruang diskresi Presiden secara signifikan yang termanifestasi dalam pembentukan 49 kementerian yang jauh melampaui batas sebelumnya, menimbulkan beban APBN dan potensi inefisiensi birokrasi,” demikian dikutip dari dokumen permohonan pemohon, Jumat (20/11/2026).

Syamsul dan Dimas menegaskan jumlah kementerian, menteri, wakil menteri, hingga pembentukan badan-badan baru menyebabkan penambahan anggaran belanja birokrasi.

Terlebih, keberadaan kabinet gemuk ini terjadi di tengah proyeksi pelebaran defisit APBN 2026 yang diperkirakan mencapai 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Dampak pembengkakan kabinet terhadap anggaran negara karena adanya penambahan jumlah menteri, wakil menteri, dan lembaga baru dalam pemerintahan menciptakan beban pengeluaran rutin yang bersifat jangka panjang yang berdampak terhadap kehidupan pemohon kehilangan hak konstitusionalnya,” tegas para pemohon.

Untuk itu, Syamsul dan Dimas meminta MK menetapkan batas maksimal jumlah menteri sebanyak 34 orang melalui petitum permohonan yang mereka ajukan.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com