Ketua Alumni Al Azhar Mesir TGB Zainul Majdi Minta Pemerintah Tegas Terhadap Al Zaytun

NTB.Suara.com - Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) Mesir Cabang Indonesia, Dr Tuan Guru H Muhammad Zainul Majdi meminta pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap lembaga pendidikan Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat karena telah meresahkan masyarakat. 

"Kita semua berharap kepada Presiden, Menkopolhukam, Kapolri, Jaksa Agung, Menteri Agama segera menuntaskan persoalan terkait Al Zaytun karena sudah terlalu meresahkan masyarakat," kata ulama yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB), Rabu (27/6). 

Bahkan, kata TGB, polemik mengenai Al Zaytun telah menciptakan isu dan fitnah di tengah masyarakat. Muncul cerita bila A, B, dan C sebagai beking. 

"Karena itu mohon agar segera dituntaskan, karena terjadi (fitnah)," sambungnya. 

Cucu Pahlawan Nasional NTB TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid ini mengungkapkan, bila ada persoalan hukum maka kepolisian dan kejaksaan dapat menuntaskan segera.

"Kalau ada hal yang terkait pandangan kebangsaan dan keagamaan, kita percaya betul Bapak Menkopolhukam ada komitmen dan kompetensi," ucap TGB yang juga menjabat Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo. 

TGB melanjutkan, dari Kementerian Agama juga harus mengambil tindakan tegas. Tidak boleh ada lembaga mengatasnamakan pondok pesantren namun aktivitasnya menciptakan hal yang destruktif. 

"Saya mengajak kita semua mempercayakan penanganan Al Zaytun kepada otoritas ulil amri (pemerintah)," ucapnya. 

Publik diminta oleh TGB bersabar, ia yakin kita  dalam waktu tidak terlalu lama akan mendapatkan kesimpulan dan penanganan konfrehensif dari pemerintah. 

Baca Juga: Digugat Rp 98 Triliun, Ternyata Segini Harta Kekayaan Yusuf Mansur

"Kita akan tunggu dan percayakan pada pemerintah, " tegasnya. 

Pengajaran di  Al Zaytun Indramayu disebut bertentangan dengan ajaran Islam. Termasuk dalam pengajaran akhlaq. Diantara kontroversi yang ditunjukkan oleh Panji Gumilang adalah salam dengan bahasa Yahudi. 

Al Zaytun pernah tersandung kasus menjadi pusat gerakan Negara Islam Indonesia (NII) pada 2011. Pondok dengan bangunan megah ini disebut tertutup dengan warga sekitar. (*)