Percepat Industrialisasi, Disperin NTB Jemput DAK di Kementerian Perindustrian

NTB.Suara.com - Dinas Perindustrian atau Disperin NTB terus menggencarkan upaya percepatan industrialisasi guna menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas lapangan usaha bagi masyarakat.

Kepala Disperin NTB Nuryanti, didampingi Kepala Balai Kemasan Produk Daerah Agus Supriyanto, pejabat Fungsional Muhammad Reza Hamidy dan Kepala Seksi Diklat dan Promosi Heldy Sardianto, menghadiri undangan dari Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian, di Bekasi, 22-25 Agustus 2023.

Kunjungan tersebut dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024. Peserta yang hadir berasal dari beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang sudah lolos hasil verifikasi awal. 

Nuryanti mengatakan pertemuan di kantor Kementerian Perindustrian tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan daerah melaksanakan kegiatan yang diusulkan sesuai dengan anggaran yang diberikan.

Di hadapan tim Kementerian Perindustrian, jajaran Disperin NTB menyampaikan kesiapannya dalam melaksanakan setiap kegiatan yang telah diusulkan untuk didanai melalui DAK. 

"Anggaran yang diberikan merupakan berkah tersendiri karena selama tiga tahun berjuang ke Kementerian Perindustrian agar bisa memperoleh DAK yang biasanya diperuntukkan khusus untuk kabupaten/kota di seluruh NTB," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Nuryanti juga menyampaikan potensi desa-desa di NTB, sangat mendukung untuk keberlangsungan industrialisasi. Tentu ini menjadi harapan bagi NTB agar bisa mendapat lirikan dari pusat terkait DAK tersebut. 

Ia menambahkan kekayaan alam NTB sangat melimpah, tinggal bagaimana semua pihak bisa bekerja sama mulai pemerintah pusat hingga pemerintah daerah bahkan masyarakat pada umumnya dalam bahu membahu menciptakan eksosistem pembaharuan.

"Harapan kami pada tahun-tahun selanjutnya Provinsi NTB dapat kembali memperoleh DAK untuk mempercepat proses industrialisasi di NTB dengan potensi yang kami punya," ucap Nuryanti. 

Baca Juga: Nadiem Hapus Syarat Skripsi untuk Kelulusan, Pengamat Pendidikan: Kebijakan yang Relevan

Pertemuan yang diakhiri dengan penandatangan berita acara hasil pembahasan sinkronisasi dan harmonisasi DAK Fisik 2024. Dari Tim Ditjen IKMA agar berkas segera dilengkapi dengan menyesuaikan PAGU hasil rasionalisasi. (*)