Selasa, 12 Mei 2026 | 15:25 WIB
Mahasiswi Magister FIA UI dan ASN Kementerian Sekretariat Negara, Indah Mustika Choirum. (Suara.com/ dok pribadi)
Baca 10 detik
  • Pemerintah mewajibkan ribuan ASN mengikuti Latsarmil Komcad untuk membentuk karakter disiplin, loyalitas, dan memperkuat resiliensi kerja.
  • Program Komcad direncanakan menyasar penerima beasiswa LPDP pada tahun 2026 guna menanamkan jiwa pengabdian.
  • Integrasi manajer koperasi dalam pelatihan militer bertujuan meningkatkan kepemimpinan tegas untuk memperkuat ketahanan nasional di sektor ekonomi rakyat.

Suara.com - Linimasa media sosial kita belakangan ini diwarnai pemandangan tak biasa. Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) tak lagi tampak di balik meja kerja dengan seragam cokelatnya. Sebaliknya, mereka berbaris rapi di bawah terik matahari, berbalut seragam loreng, menjalani latihan fisik yang menguras peluh.

Inilah fenomena Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) untuk Komponen Cadangan (Komcad). Program yang dulunya dianggap murni domain militer, kini bertransformasi menjadi instrumen strategis dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Ekspansi ini bukan main-main. Setelah melibatkan ASN dari 55 kementerian dan lembaga, pemerintah berencana mewajibkan—atau setidaknya memprioritaskan—penerima beasiswa LPDP untuk ikut serta pada tahun 2026. Tak berhenti di sana, posisi manajerial sipil seperti manajer Koperasi Merah Putih pun mulai diintegrasikan ke dalam sistem serupa.

Pertanyaannya: mengapa militerisme masuk ke ruang profesional sipil, dan apa dampaknya bagi kualitas SDM kita?

Mendefinisikan Ulang Pengembangan SDM

Dalam disiplin ilmu pengembangan manusia, Human Resource Development (HRD) bukan sekadar pelatihan teknis.

Ia adalah "serangkaian aktivitas sistematis dan terencana yang dirancang oleh organisasi untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya dalam mempelajari keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan saat ini dan di masa depan."

Latsarmil Komcad memenuhi kriteria ini sebagai intervensi pengembangan karakter di luar ruang kelas konvensional. Upaya pemerintah menyertakan ASN, intelektual (LPDP), hingga pengelola ekonomi sejalan dengan konsep "New Learning and Performance Wheel" dari Davis dkk. (2004).

Di sini, strategi negara menjadi poros dari semua upaya pembelajaran. Paradigma lama yang hanya memuja kemampuan kognitif kini bergeser menuju pengembangan kapasitas manusia yang utuh.

Baca Juga: Skandal Presensi Fiktif 3.000 ASN Diusut Transparan, Sekda Pastikan Bisa Sanksi Pidana

Pelatihan dasar kemiliteran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa di Markas Komando Rindam XIV/Hasanuddin, Kabupaten Gowa, Senin (30/3/2026) [SuaraSulsel.id/Humas Pemprov Sulsel]

ASN: Meruntuhkan Ego Sektoral dengan "Jiwa Korsa"

Partisipasi ASN dari 55 kementerian pada gelombang pertama 2026 adalah langkah radikal dalam reformasi birokrasi. Berdasarkan data Kementerian Pertahanan RI (2026), ribuan ASN ditempa Latsarmil untuk memperkuat sistem pertahanan semesta.

Secara teoretis, hal ini dijelaskan melalui Model Perilaku Karyawan yang membagi pengaruh perilaku menjadi kekuatan eksternal dan internal. Latsarmil bertindak sebagai "kekuatan eksternal" (lingkungan dan kepemimpinan) yang dirancang untuk mengubah "kekuatan internal" seperti motivasi, sikap, serta Knowledge, Skills, and Abilities (KSAs).

Di medan latihan, mereka tidak hanya berlari, tapi "ditempa" untuk memiliki Jiwa Korsa—sebuah upaya meruntuhkan sekat ego sektoral melalui solidaritas lintas instansi. Penguatan Resiliensi membekali mereka dengan ketangguhan mental untuk tetap berkinerja di bawah tekanan pelayanan publik yang dinamis. Sementara, penanaman Loyalitas bertujuan memperkuat nasionalisme sebagai bagian integral dari etika profesi.

Hal ini berkelindan dengan teori Human Capital dari Gary Becker (1964): investasi pada manusia bukan hanya soal skill teknis, melainkan atribut personal yang mendongkrak produktivitas.

LPDP 2026: Mencetak Intelektual yang "Membumi"

Load More