Kemlu RI Perlu Belajar dari Penculikan Relawan WNI oleh Israel

Suara.com - Pembebasan relawan kemanusiaan yang terlibat dalam misi internasional sering kali menjadi ujian bagi ketangguhan diplomasi sebuah negara. Terbaru, 430 aktivis dari berbagai negara—9 di antaranya asal Indonesia—yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) ditangkap militer Israel, setelah armada kapal mereka dicegat di perairan internasional.

Memang, kabar baik datang pada hari Jumat 22 Mei hari ini. Dunia bersyukur, relawan yang diculik dan disandera, bahkan diperlakukan secara tidak manusiawi oleh otoritas Israel itu telah dibebaskan.

Namun, di balik rasa syukur tersebut, tersimpan catatan tebal bagi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia mengenai bagaimana mengelola insiden serupa di masa depan.

Sebagai akademisi hukum internasional, saya melihat adanya urgensi bagi pemerintah untuk mengevaluasi prosedur standar mereka.

Kemlu perlu belajar dalam penanganan WNI yang menjadi relawan, mengingat pada masa mendatang kegiatan Sumud Flotilla akan berulang.

Evaluasi ini bukan sekadar masalah teknis administratif, melainkan menyangkut prinsip kedaulatan dan posisi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Jebakan Pendekatan Bilateral

Pelajaran pertama yang paling krusial adalah mengenai kanal komunikasi yang digunakan.

Ada kecenderungan kesalahan fatal ketika pemerintah mencoba menarik masalah ini ke ranah bilateral. Setuju tidak setuju, suka ataupun tidak, ini kesalahan yang dilakukan Kemlu RI saat insiden penangkapan tersebut muncul.

Baca Juga: Bukan Karena BOP! MUI Ungkap Rahasia di Balik Bebasnya 9 WNI dari Penjara Israel

Dalam kacamata geopolitik, Kemlu harus memahami bahwa masalah ini sejatinya merupakan masalah dunia versus Israel. 

Mengisolasi kasus relawan WNI sebagai masalah antara Jakarta dan Tel Aviv, adalah langkah yang kurang taktis.

Penanganan secara bilateral, justru akan memberi peluang kepada Israel untuk membuat berbagai tuntutan terhadap Indonesia.

Mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, komunikasi bilateral—baik langsung maupun terselubung—hanya akan memberikan panggung bagi Israel untuk mencari legitimasi atau kompensasi politik yang merugikan posisi Indonesia di mata dunia Islam dan internasional.

Logika Kolektif vs Upaya Parsial

Selanjutnya, pelajaran yang kedua, kita harus menyoroti metode pendekatan dalam upaya pembebasan.

Adalah fatal mendekati Israel meski Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik, untuk melakukan pembebasan.

Baik pendekatan melalui negara ketiga maupun saluran-saluran tidak resmi. Pendekatan semacam ini justru merusak integritas gerakan solidaritas global.

Perlu dipahami bahwa para relawan yang bergabung dalam Sumud Flotilla, bukanlah entitas yang berdiri sendiri-sendiri berdasarkan paspor mereka. Mereka adalah satu kesatuan misi kemanusiaan lintas negara.

Mendekati Israel untuk membebaskan WNI adalah tidak logis. Sebab, kesembilan WNI yang ikut tertangkap, tergabung dalam gerakan dunia.

Secara logis, tidak mungkin bila WNI berhasil dibebaskan tetapi warga negara lain masih mendekam di sel penyiksaan Israel.

Jika Kemlu hanya fokus pada keselamatan warga negaranya secara eksklusif, tentu melalui lobi-lobi khusus, hal itu justru mencederai semangat kolektif misi tersebut.

Konsekuensi lanjutanya adalah, Indonesia akan terlihat tidak konsisten dengan prinsip perjuangan kemanusiaan universal.

Penguatan Koordinasi Internasional

Ke depan, Kemlu harus bisa berkomunikasi dengan penyelenggara Flotilla untuk misi kemanusiaan. Begitu juga dengan negara-negara yang warga negaranya ikut sebagai relawan.

Tentu saja, komunikasi tersebut adalah langkah koordinatif bagi pembebasan WNI bila kejadian serupa terulang.   

Inilah esensi dari diplomasi multilateral. Kekuatan penekanan terhadap Israel, akan jauh lebih efektif jika dilakukan melalui blok negara-negara yang warga negaranya turut disandera.

Indonesia beserta pemerintah negara-negara lain, secara bersama bisa membawa persoalan tersebut melalui forum internasional atau koalisi kemanusiaan global.

Terakhir, pelajaran yang ketiga, transparansi mengenai risiko adalah hal yang mutlak.

Kemlu harus mewanti-wanti kepada relawan yang ikut dalam misi Flotilla terkait berbagai risiko yang akan mereka hadapi.

"Diskusi" dengan relawan itu juga termasuk menjelaskan kemungkinan pemerintah tidak dapat  secara maksimal dalam melindungi mereka, saat berada dalam kendali otoritas Israel

Hal ini penting untuk mengelola ekspektasi publik. Masyarakat perlu tahu, bahwa dalam zona konflik di bawah penguasaan otoritas yang tak diakui secara diplomatik (Israel), tangan pemerintah memiliki keterbatasan jangkauan.

Kemlu tentu tak dapat mencegah siapa pun WNI yang ingin menjadi relawan dalam misi Global Sumud Flotilla atau lainnya. Tapi pemerintah berkewajiban memberikan panduan yang jelas.

Secara prinsipil, memastikan relawan memahami protokol keamanan internasional adalah bentuk perlindungan paling dasar yang bisa diberikan pemerintah sebelum mereka berangkat ke medan pengabdian.

Prof Hikmahanto Juwana SH,LL.M.,Ph.D.

Pakar hukum internasional. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia