Sapi Kurban Presiden Prabowo: Berisik di Elite Tapi Justru Untungkan Alit

Suara.com - Momen Idul Adha 2026 diwarnai oleh riuhnya jagat digital terkait kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang menyalurkan 1.098 ekor sapi melalui skema Bantuan Presiden atau banpres.

Dengan nilai anggaran mencapai Rp 100 miliar yang bersumber dari APBN, kritik pedas bermunculan dari sebagian netizen hingga politikus oposisi.

Sebanyak 1.098 ekor sapi tersebut tidak disebar tanpa arah. Rinciannya, 598 ekor dialokasikan untuk 552 provinsi serta kabupaten/kota.

Sementara 500 ekor lainnya diserahkan kepada organisasi Islam, pondok pesantren, tokoh agama, hingga lembaga masyarakat.

Pertanyaan besarnya, apakah pengadaan hewan kurban menggunakan dana negara adalah pelanggaran etika atau justru strategi kebijakan publik yang tepat sasaran?

Atau jangan-jangan, polemik tentang program ini hanya 'berisik' di tingkat elite. Sementara di kalangan alit atau rakyat jelata, justru menyambunya secara baik karena menguntungkan.

Bukan 'Ibadah Pribadi' Tapi 'Intervensi Negara'

Sebagai pengamat, saya melihat ada sejumlah alasan fundamental mengapa 'Sapi Banpres' Presiden Prabowo bukan hanya sah secara hukum, tapi juga strategis secara sosial-ekonomi.

Pertama, publik harus jernih membedakan antara kurban pribadi seorang Prabowo Subianto, dengan program bantuan kemasyarakatan kepala negara.

Baca Juga: Sapi Kurban APBN Rp100 Miliar: Saat Menkeu Mengaku Ketinggalan Info

Banpres adalah instrumen negara. Secara konstitusi dan peraturan anggaran, pengalokasian dana untuk bantuan sosial atau kemasyarakatan adalah legal, sepanjang masuk dalam pos resmi dan melewati mekanisme audit BPK.

Kritik yang mencampuradukkan keduanya hanya akan berakhir menjadi "salah alamat".

Kedua, program seperti ini bukan barang baru. Bagi kalangan yang hari ini berteriak lantang, cobalah buka kembali catatan sejarah.

Sejak era Bung Karno hingga Jokowi, praktik bantuan presiden—meski dengan nomenklatur berbeda—selalu ada.

Bantuan hibah, dukungan sosial-politik, hingga bantuan kemanusiaan di hari besar keagamaan adalah tradisi kepemimpinan nasional kita.

Menyerang kebijakan ini tanpa melihat rekam jejak masa lalu, justru berisiko menjadi "senjata makan tuan" bagi partai-partai yang pernah berada di lingkaran kekuasaan.

Memutus Rantai Tengkulak

Dari kacamata ekonomi, Banpres sapi ini adalah bentuk belanja negara yang sangat presisi jika dieksekusi dengan benar.

Dengan syarat sapi dibeli langsung dari peternak lokal (bukan impor), negara sedang melakukan redistribusi ekonomi ke daerah.

Ini bukan sekadar memindahkan sapi, tapi memindahkan likuiditas langsung ke tangan peternak rakyat.

Kita sedang bicara tentang memangkas dominasi tengkulak, menghidupkan jasa transportasi lokal, hingga menggerakkan sektor jasa pemeriksaan hewan di daerah. Ini adalah multiplier effect yang nyata.

Diplomasi Gizi dan Ketahanan Pangan

Mari bicara angka. Sebanyak 1.098 sapi kualitas premium (Ongole, Limousine, hingga Simental) diprediksi menghasilkan sekitar 274 ton daging layak konsumsi. Itu setara dengan 2,7 juta porsi protein hewani untuk rakyat.

Di tengah tantangan stunting dan mahalnya harga daging, distribusi musiman ini adalah intervensi gizi yang konkret.

Memang bukan solusi permanen, tapi bagi keluarga prasejahtera, akses terhadap daging premium di hari raya adalah bentuk kehadiran negara dalam piring makan mereka.

Ciri Khas Populisme Humanis

Secara komunikasi politik, langkah ini menegaskan karakter kepemimpinan Prabowo yang populis sekaligus humanis.

Ini adalah pesan simbolik bahwa negara tidak hanya hadir dalam angka-angka makro di Jakarta, tapi hadir di pelataran masjid, di pondok pesantren, dan di meja makan rakyat di pelosok daerah. Ini adalah "politik kehadiran" yang menyentuh kebutuhan dasar.

Kritik adalah vitamin bagi demokrasi, namun kritik tanpa dasar data hanya akan menjadi kebisingan yang sia-sia.

Banpres sapi Idul Adha 2026 harus dibaca sebagai intervensi sosial-ekonomi yang menyasar tiga target sekaligus: penguatan peternak lokal, pemerataan gizi rakyat, dan penguatan kohesi sosial.

Selama prosedur pengadaannya transparan dan akuntabilitasnya terjaga, maka "go ahead". Jangan sampai kebisingan politik justru mengaburkan hak rakyat untuk menikmati protein dari uang pajak mereka sendiri.