Suara.com - Toyota, salah satu pabrikan otomotif terbesar dunia, menginginkan agar regulasi otomotif di tiap-tiap negara seragam. Ini akan membuat pengembangan mobil swakemudi, juga usaha untuk mereduksi jumlah cedera dan kematian akibat insiden lalu lintas, dapat dilakukan lebih cepat serta efisien.
Hal tersebut, seperti diwartakan Autocar pada Kamis (2/11/2017), dikatakan General Manager for New Business Planning Toyota Motor Corporation, Naomichi Hata, di sela-sela Tokyo Motor Show 2017 yang berlangsung hingga 5 November mendatang.
Menurut Hata, beberapa negara saat ini sedang melakukannya dalam waktu yang relatif cepat dan proses yang lancar.
"Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman membuat kemajuan yang bagus mengenai ini. Kami ingin mengintegrasikan sebanyak mungkin regulasi agar tercipta sebuah standar global," ujarnya.
Toyota, lanjut Hata, merasa harus bekerja bersama-sama dengan pemerintah demi mencapai misi tersebut.
Menurut Hata, semakin seragam regulasi mobil swakemudi di tiap negara, otak dari mobil swakemudi juga dapat semakin disamakan sehingga riset pabrikan bakal terbantu dari segi waktu dan biaya. Pembagian dan perlindungan data yang dibutuhkan agar mobil swakemudi dapat bekerja pun lebih mudah.
Hanya saja, Hata mengakui ada beberapa tantangan yang dihadapi untuk membuat peraturan swakemudi yang bersifat global. Ia mengakui rekam jejak pemerintah di berbagai negara untuk membuat sebuah standar otomotif yang berlaku global memang tidak begitu baik.
Hal ini bisa dilihat dari begitu beragamnya standar uji tabrakan (crash test) tiap negara, pun soal bervariasinya regulasi mengenai charging connection bagi mobil listrik.
Berita Terkait
-
Daftar Penyakit Avanza Lawas Menurut Pakar, Kini Harganya Cuma Segini
-
Harga BYD M6 DM di bawah Rp300 Juta, Lebih Murah dari Toyota Veloz Hybrid
-
BYD Incar Tahta Tertinggi Mobil Laris Milik Toyota, Target 5 Tahun
-
5 Pilihan Mobil Hybrid Favorit di Indonesia di Kala Harga Pertamax Meroket, Kenali Jenis Penyakitnya
-
TAFS Bungkam saat OJK Soroti Dugaan Kekerasan Matel Hingga Ancam Sanksi Administratif
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Motor Listrik Yadea Tawarkan Subsidi 10 Juta di Jakarta Fair 2026
-
Wuling Pamerkan Mobil Bertema Disney di Jakarta Fair 2026
-
Terpopuler: Mobil Bekas yang Aman Pakai Pertalite, Biaya Isi Pertamax Full Tank untuk Skutik Honda
-
Modus Penipuan 'Sekrup' di SPBU Bikin Tekor Konsumen, Apa Itu?
-
Daftar Penyakit Avanza Lawas Menurut Pakar, Kini Harganya Cuma Segini
-
Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
-
IPONE Goda Penggemar Modikasi di Bandung dengan Produk Eksklusif
-
Atap Bocor dan Suspensi Keras: Begini Jawaban Teknis Pindad Jawab Keluhan Presiden Prabowo
-
Motul Perkuat Hubungan dengan Komunitas Otomotif Lewat Ajang BBQ Ride 2026
-
Harga Pertamax Naik, Ini Pilihan Mobil Bekas yang Masih Aman Minum Pertalite