Insentif Pajak Mobil Listrik, Menperin: Tunggu Januari

Suara.com - Pemerintah mengatakan, insentif pajak mobil listrik akan keluar pada awal 2018. Sebelum itu, pada Desember ini, pemerintah akan mengadakan studi gabungan dengan Mitsubishi terkait mobil listrik.

"Diharapkan, regulasi dan fasilitas (insentif pajak) mobil listrik akan keluar di awal tahun depan," kata Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, saat ditemui di peresmian pabrik Dongfeng Sokon di Serang, Banten, beberapa waktu lalu.

Insentif pajak tersebut akan diatur dalam regulasi low carbon emission vehicle (LCEV) yang bakal mempromosikan mobil hibrida dan mobil listrik. Penerbitan insentif mundur dari harapan awal Kemenperin yaitu akhir 2017.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, detail insentif saat ini masih digodok dan dinegosiasikan dengan berbagai pihak. Adapun jenis-jenis yang disebutkan AIrlangga di antaranya ialah pengurangan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan bea masuk.

"Tunggu Januari," ujarnya saat ditanya lebih rinci.

Yang pasti, pemerintah, kata dia, bakal memperbolehkan terlebih dahulu impor mobil listrik sebelum meminta pabrikan-pabrikan untuk memproduksinya di dalam negeri dalam tiga hingga lima tahun ke depan.

Di bulan terakhir 2017, Kemenperin, ujar Airlangga, juga akan menggelar studi bersama dengan Mitsubishi mengenai regulasi, infrastruktur, dan lain sebagainya.

"Ada dua model mobil listrik yang akan kami pakai. Jumlah unitnya 10, dari Mitsubishi. Mobil plug-in hybrid dan listrik," paparnya.

Beberapa pabrikan sudah terang-terangan mengungkapkan akan meluncurkan mobil hibrida dan mobil listrik dengan memanfaatkan insentif pajak. Toyota mempersiapkan C-HR hibrida, sementara Nissan nantinya memboyong Note e-Power.

Pemerintah menargetkan penjualan mobil listrik mencapai 20 persen dari total pasar pada 2025.