Tarik Ulur Insentif Otomotif: Menko Perekonomian Bilang Stop, Menperin Siapkan Jurus Baru

Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam, juga menilai bahwa insentif yang tepat justru bisa menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah.

Dengan kata lain, kebijakan fiskal bukan sekadar bantuan, tetapi juga investasi untuk mendorong volume produksi dan penjualan.

Pakar otomotif ITB, Yannes Martinus Pasaribu, menegaskan bahwa industri otomotif Indonesia tidak akan bubar meski pada 2026 benar-benar tanpa insentif.

Fondasi sektor ini dinilai sudah sangat kuat karena didukung oleh banyak pemain global besar seperti Jepang dan Korea Selatan.

Namun, Yannes menekankan bahwa insentif bukanlah "napas utama" industri, melainkan alat bantu ketika pasar sedang melemah atau ketika pemerintah perlu menjaga utilisasi pabrik dan stabilitas tenaga kerja.

Jika insentif tidak ada, tantangan terbesar berada pada kemampuan pemerintah serta pelaku industri untuk menekan harga melalui lokalisasi produksi, menghadirkan inovasi dalam skema pembiayaan, dan memperkuat daya beli kelas menengah.

Dampak Industri Otomotif Tanpa Insentif

Saat ini, daya beli middle income class belum sepenuhnya pulih, sementara akses kredit masih ketat. Jika kondisi tersebut tidak diperbaiki, pasar otomotif berisiko stagnan atau bahkan turun tipis pada 2026.

Tanpa insentif, produsen akan lebih sulit menekan harga jual. Terutama untuk kendaraan hybrid yang tengah didorong Kemenperin untuk diproduksi dengan TKDN tinggi.

Baca Juga: 4 Mobil Sekelas Mini Cooper Mulai Rp100 Jutaan: Gaya Sultan, Harga Teman

Di samping itu, dengan daya beli masyarakat yang belum pulih penuh, pasar otomotif kemungkinan tidak mengalami lonjakan signifikan. Selama ketimpangan kebijakan belum diperbaiki, harga BEV rakitan lokal bisa tetap jauh lebih murah dibanding HEV. Ini bisa menghambat adopsi hybrid yang dinilai lebih cocok dengan ekosistem Indonesia.

Demikian itu arti dan dampak keputusan Airlangga Hartarto untuk menghentikan insentif otomotif pada 2026. Kebijakan itu akan menandai perubahan penting dalam arah industri otomotif.

Walaupun industri dinilai cukup kuat untuk bertahan, berbagai pihak menilai perlunya kebijakan yang lebih proporsional agar seluruh jenis kendaraan bisa tumbuh seimbang.

Kontributor : Mutaya Saroh