Mengapa Hidupkan Lagi Insentif EV Bisa Redam Krisis Energi Akibat Konflik Timteng?

Suara.com - Krisis energi akibat konflik di Timur Tengah terus menghimpit perekonomian seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Harga minyak dunia yang sudah jauh di atas 100 dolar AS per barel membuat pemerintah dan rakyat mulai mengencangkan ikat pinggang.

Di Indonesia kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM pada awal April ini dengan mempertahankan subsidi memang memantik pujian publik. Tapi para analis sepakat kebijakan itu tak akan langgeng karena anggaran (APBN) pun ada batasnya, sementara perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran belum jelas kapan akan berakhir.

Pemerintah mengambil sejumlah kebijakan untuk mengurangi konsumsi energi, antara lain penerapan WFH 1 hari setiap pekan, pembatasan pembelian Pertalite, hingga pemangkasan MBG. Tetapi langkah ini dinilai belum cukup.

Indef pekan ini mengusulkan agar pemerintah perlu segera mengaktifkan kembali insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sebagai langkah untuk meredam risiko fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia.

Sejauh mana dan bagaimana insentif EV bisa menolong pemerintah?

Hemat 13 juta barel minyak

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman mengatakan insentif kendaraan listrik bisa menjadi strategi jangka menengah dalam mengurangi tekanan fiskal dan ketergantungan pada impor BBM.

"Dalam simulasi transisi energi, penggantian 1 juta kendaraan konvensional dengan kendaraan listrik berpotensi menghemat sekitar 13 juta barel minyak per tahun. Ini merupakan penghematan yang signifikan dan berdampak langsung terhadap keseimbangan energi nasional," katanya.

Rizal menegaskan keberlanjutan insentif akan sangat menentukan keberhasilan transisi energi di sektor transportasi, sekaligus menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global.

Baca Juga: Pembatasan BBM Berpotensi Bikin Harga Kebutuhan Pokok Naik

Alokasi subsidi energi pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp210 triliun tapi setiap kenaikan 1 dolar AS per barel dapat menambah beban fiskal sebesar Rp7 triliun.

Simulasi Institute for Essential Services Reform (IESR) subsidi energi bisa mencapai Rp460 triliunjika harga rata-rata tertahan di angka 94 doral AS per barel. Saat ini harga minyak dunia terus bertahan di atas 100 dolar AS per barel.

Lebih hemat energi

Sementara Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai penggunaan motor listrik bisa meningkatkan efisiensi penggunaan energi.

"Menurut saya konversi ke motor listrik jauh lebih hemat energi dan mampu menekan biaya operasional harian hingga 80 persen atau seperlima dari biaya BBM konvensional," ujar Esther belum lama ini mengomentari program konversi motor konvensional ke motor listrik dari pemerintah.

Adapun pemerintah punya rencana ambisius, mengonversi sekitar 120 juta motor BBM menjadi motor listrik dalam waktu dekat.

Sebelumnya sebuah kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) pada akhir tahun kemarin menemukan penggunaan mobil listrik sejauh 20.000 km dapat mengurangi impor BBM hingga 1.320 liter dan menghemat biaya pengguna sekitar Rp6,89 juta per tahun.

Berdasarkan analisis IESR, dengan jumlah kendaraan listrik di jalan hingga Oktober 2025 yang mencapai sekitar 140.000 unit, potensi penghematan mencapai 185.000 kiloliter BBM dan biaya kompensasi sekitar Rp315 miliar pada tahun berjalan, sekaligus berkontribusi pada penurunan emisi.

Selain itu IESR juga menemukan terwujudnya industri baterai yang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk kendaraan listrik dapat menciptakan potensi akumulasi manfaat ekonomi sedikitnya Rp544 triliun per tahun hingga 2060.

Listrik tak tergantung minyak

Alasan lain mengapa EV bisa menjadi solusi tambahan adalah mayoritas pembangkit listrik Indonesia masih menggunakan batu bara. Pada 2025 lalu, sekitar 66,5 persen listrik Indonesia berasal dari PLTU, disusul gas bumi sebesar 16,3 persen, energi terbarukan 12,9 persen dan berbasis BBM sekitar 4,2 persen.

Batu bara sendiri merupakan salah satu komoditas andalan Indonesia sehingga tak perlu diimpor dari luar negeri.

Apa yang harus dilakukan?

Rizal dari Indef jelas mendorong pemerintah untuk mengaktifkan kembali insentif mobil listrik yang dihentikan pada tahun ini dan untuk motor listrik yang sudah tak berlaku sejak tahun lalu.

Insentif yang sebelumnya berlaku untuk mobil listrik adalah pembebasan bea impor, pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 0 persen dan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) 10 persen. Sementara untuk motor listrik pemerintah bahkan memberikan subsidi hingga Rp7 juta per Kartu Keluarga.

Tetapi menurut Esther untuk mempercepat adopsi kendaraa listrik, insentif atau subsidi saja tidak cukup. Ia mendorong pemerintah untuk mempermudah pengurusan administrasi, termasuk surat-surat kendaraan dan pajak tahunan, serta memperbanyak infrastruktur pengisian daya.

"Tentu saja ini tidak cukup hanya memberi subsidi pada saat beli motor tetapi juga pengurusan surat-surat, pajak tahunan, dan tidak lupa menyediakan stasiun charging area lebih banyak agar pengguna motor listrik tidak takut mogok di jalan," lanjutnya.

Sementara Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengusulkan pengurangan pajak untuk perusahaan yang menggunakan EV sebagai kendaraan operasional di tengah krisis energi dunia. Hal ini bisa mendorong adopsi EV yang lebih luas dan tentu saja efisiensi energi yang lebih besar.

"HIPMI juga mendorong pemberian insentif efisiensi energi di sektor swasta, seperti pengurangan pajak bagi perusahaan yang memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap, kendaraan listrik, shuttle bus karyawan, maupun teknologi hemat energi," terang HIPMI dalam siaran persnya pekan lalu.