- Koalisi Just EV menyerahkan rapor merah kepada perusahaan otomotif di PEVS pada Minggu (1/11/2026).
- Pertambangan mineral baterai memicu pencemaran lingkungan serta konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia.
- Delapan belas produsen otomotif mendapat skor di bawah lima puluh persen terkait kinerja HAM dan lingkungan.
Suara.com - Koalisi masyarakat sipil Just EV menyoroti dampak lingkungan dan sosial dari industri kendaraan listrik, terutama terkait aktivitas pertambangan mineral yang menjadi bahan baku baterai.
Sorotan tersebut disampaikan dalam aksi penyerahan rapor kepada sejumlah perusahaan otomotif pada gelaran PERIKLINDO Electric Vehicle Show (PEVS), Minggu (1/11/2026).
Produksi kendaraan listrik membutuhkan mineral kritis seperti nikel dan kobalt. Sementara itu, aktivitas pertambangan dan pengolahan mineral tersebut telah dikaitkan dengan pencemaran lingkungan, konflik agraria, serta hilangnya ruang hidup masyarakat di sejumlah wilayah, mulai dari Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, hingga Kalimantan Utara.
Communications Officer Satya Bumi, Tamimah Ashilah, mengatakan elektrifikasi kendaraan perlu disertai tanggung jawab terhadap proses produksi dan rantai pasok bahan bakunya.
"Elektrifikasi kendaraan adalah bagian dari dekarbonisasi, transisi energi, dan upaya mitigasi krisis iklim. Esensi baik ini harus sejalan dengan cara-cara yang baik juga, yaitu memastikan proses transisi bersih dan adil, karena transisi yang kita inginkan bukan sekadar pergantian teknologi. Bersih dan adil berarti rantai pasok yang minim kerusakan lingkungan, transparan, dan menghormati hak masyarakat. Pembangunan fasilitas produksi energi ‘baru’ yang mengabaikan hal tersebut adalah greenwashing," tegas Tamimah.
Selain dampak pertambangan, koalisi juga menyoroti penggunaan energi fosil dalam industri pengolahan nikel. Direktur Eksekutif CERAH, Agung Budiono, menyebut ketergantungan terhadap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara menjadi persoalan dalam rantai pasok bahan baku baterai kendaraan listrik.
"Produsen kendaraan listrik juga perlu memastikan rantai pasoknya bersih dari energi fosil. Saat ini, hilirisasi nikel yang memproduksi bahan baku baterai EV sangat bergantung pada PLTU batu bara. Untuk memaksimalkan EV sebagai solusi udara bersih dan krisis iklim, produsen EV perlu menetapkan standar bahan baku yang bebas energi fosil, sekaligus menekan tanggung jawab industri hilirisasi nikel," kata Agung.
Dalam aksi tersebut, Just EV juga menyerahkan rapor yang merujuk pada persoalan kinerja perusahaan otomotif dalam aspek iklim, lingkungan, dan hak asasi manusia (HAM).
Berdasarkan analisis Lead the Charge, sebanyak 18 produsen kendaraan ternama memperoleh skor masing-masing di bawah 50 persen. Penilaian itu menyoroti penggunaan rantai pasok yang belum ramah lingkungan, dukungan terhadap kebijakan iklim, serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan pekerja.
Koordinator Enter Nusantara, Reka Maharwati, mengatakan aksi tersebut menjadi sarana bagi generasi muda untuk menyampaikan aspirasi mengenai arah transisi energi di Indonesia.
“Penyerahan rapor ini merupakan aspirasi kami sebagai orang muda yang akan melanjutkan masa depan dengan krisis iklim yang semakin parah. Hari ini kami melihat bahwa transisi energi sering dikaitkan dengan klaim hijau, yang seharusnya bisa berlandaskan pada aspek keadilan. Kami juga ingin pemangku kepentingan, terutama automakers menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mitigasi dan adaptasi krisis iklim Indonesia,” kata Reka.
Di sisi lain, Agung menilai penggunaan teknologi hibrida masih berkontribusi terhadap emisi sektor transportasi selama kendaraan tersebut mengandalkan mesin pembakaran internal.
“Selama masih memproduksi kendaraan ICE yang membakar bensin atau solar, meski telah menggunakan teknologi hibrida, maka automakers masih turut andil dalam peningkatan emisi sektor transportasi yang memperburuk kualitas udara yang dihirup masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Agung juga mengaitkan persoalan emisi kendaraan dengan kondisi kualitas udara di Indonesia. Dia merujuk data Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) mengenai dampak polusi udara di Pulau Jawa.
“Indonesia sudah darurat udara bersih, dan ini bukan hanya karena Karhutla. Data CREA menunjukkan, di Pulau Jawa, polusi udara menyebabkan 1.530 korban jiwa pada September saja, dan ini salah satunya disebabkan oleh polusi yang berasal dari emisi kendaraan. Masalah ini baru akan selesai jika automakers turut berkontribusi dengan mengubah bisnisnya ke kendaraan listrik,” jelas Agung.