Tegas, Begini Tanggapan Dandim Karawang Terkait Pernyataan Effendi Simbolon PDIP

KARAWANG – Pernyataan anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon yang menyebut "TNI gerombolan" mengundang reaksi dari banyak kalangan. Termasuk dari prajurit TNI. Salah satunya protes itu datang dari Komandan Kodim (Dandim) 0604 Karawang, Letkol KAV, Makhdum Habiburahman. 

Perwira menengah TNI itu, meminta Effendi Simbolon menjaga mulut dan ucapannya. 

“Hati-hati dengan mulutmu. Apalagi di jalan sekarang pasca Covid-19 dan inflasi itu yang lebih penting. Jangan membuat berisik di republik ini,” ujar Makhdum saat diminta tanggapannya oleh awak mudia terkait penyataan Effendi Simbolon.

Masih menurut Makhdum, pernyataan Effendi yang menyebut TNI seperti gerombolan ormas jelas melukai semua prajurit TNI. “Jujur saja itu menyakiti semua prajurit TNI. Apalagi TNI itu dididik jiwa korsa dan satu komando,” tandasnya.

Makhdum menegaskan, TNI selama ini dikenal sebagai pemersatu bangsa dan penjaga NKRI. Banyak hal pula dilalui TNI bersama rakyat. 

“Saat Covid-19 melanda, kita ikut membantu. Sekarang saat inflasi kita turut menggalakan ketahanan pangan. Program ini sudah dicanangkan langsung oleh para petinggi TNI, baik panglima TNI maupun Kasad,” tegasnya.

Ia pun menganggap wajar jika rakyat dan ormas bereaksi keras terhadap pernyataan Effendi Simbolon. Alasannya, hal itu bertolak belakang dengan kenyataan yang ada.

"Saya sendiri secara pribadi sebenarnya marah, tuntutan rakyat sama seperti tuntutan prajurit TNI pada umumnya, jadi tolong diklarifikasi ulang karena itu akan menyejukan,” kata Makhdum.

“Kalau salah bilang salah, tapi kalau tidak, masih ada ego, saya khawatir ada aksi-aksi lanjutan. Bukan dari TNI, TNI itu solid, tapi dari rakyat,” sambungnya.

Baca Juga: Jelang Musim Hujan, BPBD Ingatkan Masyarakat Purwakarta Waspada Banjir dan Longsor

Sebelumnya, Effendi Simbolon pun telah menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka di Gedung DPR pada Rabu, 14 September 2022 kemarin. Namun demikian, tak sedikit pihak agar politisi PDIP tersebut tetap diproses hukum. (*)