Warga Karawang Geruduk Kantor Perhutani Purwakarta, Ada Apa?

PURWASUKA - Kantor Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kabupaten Purwakarta tiba-tiba didatangi puluhan warga Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Senin (6/2/2023).

Kedatangan warga Karawang ini menuntut pihak KPH Purwakarta untuk menjelaskan status kepemilikan tanah seluas sembilan hektare di desanya. Diduga tanah yang sudah ditempati warga Karawang selama puluhan tahun ini diserobot oleh pihak Perhutani.

Elyasa Budiyanto selaku kuasa hukum warga menerangkan, permasalahan ini sudah dibawa ke meja hijau di Pengadilan Tinggi Karawang dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada tahun 2021.

Demi menjaga tanahnya, warga pun sampai membawa permasalahan ini Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2022.

Disebutkannya, pada persidangan di Pengadilan Tinggi Karawang warga memenangkannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Karawang nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Kwg tanggal 17 November 2021. 

Lalu warga juga menang pada persidangan di Pengadilan Tinggi Jawa Barat melalui Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 682/Pdt/2021/PT.Bdg.

Elyasa mengatakan, keputusan majelis hakim memenangkan warga yakni berdasar pada sejumlah bukti seperti validasi Girik/Kikitir oleh kepala desa Mulyasari dan camat Ciampel tahun tanggal 8 April 2013.

Kemudian pernyataan kepala desa dan camat soal status tanah tidak dalam keadaan sengketa tanggal 17 Mei 2013. Selain itu, pada persidangan ditunjukan juga bukti keterangan riwayat pembayaran pajak hingga tahun 2022 dan keterangan penguasaan tanah/sporadik selama 60 tahun lebih.

Namun demikian, warga kalah pada gugatan di MA melalui Putusa Mahkamah Agung RI no 1810 K / Pdt / 2022 tanggal 16 September 2022 yang kemudian pihak kuasa hukum meminta Peninjauan Kembali atau PK pada putusan MA tersebut.

Baca Juga: Selalu Nangis Tiap Kali Bahas Kanker Payudara yang Diidap, Nunung Srimulat Takut Dianggap Lebay

"Kalau kami tidak melakukan PK, maka warga melalui putusan tersebut dinilai telah melakukan perbuatan melanggar hukum, merusak dan merugikan tanah negara dan mereka dikenakan denda sebesar Rp. 5 juta perhari dan denda imateriil Rp 1,9 miliar terhadap empat orang warga, Ingat, putusan MA tersebut hakim ditangkap KPK Lho," kata Elyasa mengutip dari Sinarin.com.

Elyasa juga mengatakan bahwa dalam aksi hari ini puluhan warga turun langsung untuk menanyakan sejauh mana bukti yang dapat menjamin kepemilikan tanah bahwa tanah tersebut adalah milik Perhutani.

Pantauan media di lokasi, tak lama saat berjalannya aksi, perwakilan massa dan kuasa hukum diizinkan untuk masuk menemui perwakilan Perhutani KPH Purwakarta untuk berdiskusi.

Dalam aksi yang berlangsung damai ini, massa akhirnya membubarkan diri setelah berdiskusi dengan perwakilan Perhutani KPH Purwakarta.

Sementara itu, Kaur Hukum dan Agraria Perhutani KPH Purwakarta Yayat Sudrajat mengatakan, bahwa dalam aksi ini masyarakat menanyakan bukti kepemilikan tanah dari pihak Perhutani.

"Mereka mempertanyakan bukti-bukti katanya sertifikat, namun itu bukan sertifikat, tapi bukan itu, kalau perhutani itu adanya berita acara tata batas (BATB), kita udah kasus dari tahun 2020," ujar Yayat Sudrajat.

Dia juga mengatakan bahwa lahan yang di sengketakan ini luasnya sekitar 16 hektare, adapun, lanjut dia, bukti-bukti kepemilikan tanah dari warga tersebut diantaranya adalah letter C, AJB dan surat keterangan desa.***