Lolos di Formasi yang Tidak Diinginkan, 6 CPNS di Sumbar Mengundurkan Diri

Ranah - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumatra Barat Ahmad Zakri mengungkapkan, bahwa ada enam orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Sumbar yang mengundurkan diri.

Keenam orang CPNS yang mengundurkan diri tersebut terang Ahmad, merupakan penerimaan tahun 2021.

Mereka yang berenam tersebut ungkapnya, masuk ke dalam 105 CPNS yang mengundurkan diri di seluruh Indonesia

"Mereka yang mundur ini adalah peserta yang masuk dalam kebijakan optimalisasi formasi yang kosong," ujar Ahmad, Jumat (27/5/2022).

Ia mengatakan, kebijakan optimalisasi dilakukan pada penerimaan CPNS tahun 2021, agar formasi yang tidak terisi diisi dari peserta formasi lain yang memenuhi syarat.

“Sewaktu seleksi kemarin, ada formasi yang kosong, tidak memenuhi target. Kemudian tim Pansel melakukan optimalisasi, jadi nomor 2 dari formasi lain diloloskan ke formasi yang kosong itu,” ucap Ahmad.

Ia menyebutkan, bahwa lima dari enam orang yang lolos itu dioptimalisasi ke Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai tata usaha sekolah.

Kemudian, satu orang lagi dioptimalisasi dari Pariaman ke Solok sebagai tenaga kesekretariatan di rumah sakit.

“Mereka lolos tapi tidak menerima, mereka sepertinya tidak siap, mungkin karena jauh ke Mentawai itu makanya mundur. Jadi yang lolos ini karena lolos tidak sesuai dengan keinginan pada awal dia mendaftar, soalnya optimalisasi,” bebernya.

Ahmad mengatakan, terhadap enam orang yang mengundurkan diri itu, akan diberikan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi CPNS selama dua tahun.

Kemudian, untuk formasi yang kosong, akan dibuka lagi penerimaan pada periode berikutnya.

“Nanti kalau ada lagi pengusulan CPNS kita akan ajukan lagi formasi yang masih kosong ini. Sementara untuk mereka yang mengundurkan diri tidak boleh ikut tes CPNS dalam dua kali penerimaan,” tuturnya.

Ahmad sendiri belum mendapatkan penjelasan dari pemerintah pusat terkait penerimaan CPNS tahun 2022.

Tahun ini ungkap Ahmad, pihaknya baru mengusulkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). (Rahmadi)